oleh

Proyek Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Pengawasan Lemah, Proyek Bermasalah

Harianpilar.com, Bandarlampung –¬†Banyaknya persoalan di sejumlah proyek milik Balai besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) tahun 2019 diduga akibat pengawasan yang lemah. Padahal anggaran untuk konsultan pengawas proyek ini terbilang sangat besar.

Seperti proyek peningkatan Daerah Irigasi Way Tebu System senilai Rp39,2 Miliar yang dikerjakan PT. Benteng Indo Raya. Disinyalir proyek ini menggunakan batu yang berkualitas meragukan, sebab batu yang digunakan merupakan batu putih.

Kemudian, plat beton untuk dinding irigasi sejak belum dipasang sudah mengalami pecah dan retak-retak. Dan tanah timbunan sebagian menimpa perkebunan warga.

Padahal untuk pengawasan proyek ini dilakuka PT. Triexnas dengan anggaran Rp1,4 Miliar.”Jika pengawasan baik seharusnya persoalan-persoalan yang ada itu bisa dicegah. Sebab dalam pengawasan ada tahapan-tahapan, salah satunya melakukan pengecekan material konstruksi yang diperlukan untuk memperoleh jaminan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasinya,” ujar Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat dimintai tanggapannya, Minggu (17/11/2019).

Dalam pengawasan, lanjutnya, konsultan juga harus melakukan pengendalikan kegiatan konstruksi dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan. Kemudian mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketetapan waktu dan biaya pekerjaan agar tidak menyimpang dari kontrak.”Jika semua ini dilakukan dengan baik maka semua persoalan itu bisa di cegah. Lantas kenapa semua persoalan itu muncul? Ini yang aneh. Maka sangat wajar jika muncul kecurigaan memang pengerjaan proyek itu sarat permainan. Dan jika proyek-proyek itu tidak dilakukan perbaikan sesuai kontrak maka harus diputus kontraknya,” cetusnya.

Menurutnya, upaya Anggota DPR RI membawa persoalan proyek-proyek Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung itu ke Kementerian PUPR sudah sangat tepat, dan kementerian PUPR harus merespons persoalan itu dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pejabat terkait.”Sikap tegas Anggota DPR RI itu harus terus didukung, agar tidak terus terulang persoalan seperti itu,” pungkasnya.

(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI SENIN 18 NOVEMBER 2019). (Tim/Maryadi)

Komentar