oleh

Longsor Bukit Onta Diduga Akibat Tambang Batu

Harianpilar.com, Bandarlampung  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Lampung menduga longsornya Gunung Perahu yang sering disebut Bukit Onta yang berada di Wilayah Jalan Harimau 4 Kelurahan Sukamenanti, Bandarlampung akibat adanya aktivitas penambang batu yang beroprasi di lokasi tersebut.

Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan terjadinya longsor tersebut bukanlah terjadi secara alami melainkan adanya campur tangan manusia.

Karena, kata dia, berdasarkan hasil pantauan WALHI Lampung ditemukan bahwa lokasi longsor berada dilokasi penambangan batu yang terlihat jelas adanya perubahan bentang alam dan bentuk/kontur tanah pada bukit akibat aktivitas pengerukan lereng gunung/bukit dengan alat berat yang membuat tanah mudah longsor.

“Bahkan pada hari kamis 31 Oktober 2019 terlihat ada aktivitas beberapa truk yang sedang melakukan aktitivas pemuatan material longsoran bukit yang dimuat ke dalam truk truk tersebut,” ungkapnya, Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, meskipun tidak ditemukan adanya korban jiwa akibat longsornya gunung perahu kemarin, namun hal ini harus dijadikan sebagai peringatan keras kepada Pemerintah Kota Bandarlampung untuk segera sadar bahwa kondisi gunung dan bukit di bandar lampung sudah sangat kritis dengan adanya alih fungsi lahan yang seharusnya sebagai daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau.

“Namun saat ini hampir seluruh bukit di kota bandar lampung telah beralih fungsi menjadi perumahan, tempat wisata dan lokasi pertambangan. apalagi mendekati musim hujan yang dikhawatirkan kejadian serupa akan akan terulang kembali dan kemungkinan bahkan lebih parah karena sudah tidak adanya daerah tangkapan air yang apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi akan terjadinya erosi yang berlebihan bahkan longsor dan banjir akibat air mengalir dengan deras dari gunung/bukit akibat hilangnya daerah tangkapan air tentu ini sangat membahayakan masyarakat sekitar gunung/bukit yang ada di kota bandar lampung,” terangnya.

Menurutnya lagi, menjadikan kota Bandarlampung untuk bebas dari Bencana Ekologis adalah hal yang sangat mustahil jika pemerintah kota Bandarlampung tidak mulai berbenah dalam penataan lingkungan hidup di kota bandar lampung.

“Sudah seharusnya pemerintah kota Bandarlampung untuk membuat regulasi khusus perlindungan dan pengelolaan bukit di bandar lampung serta melakukan upaya-upaya pengawasan dalam pengelolaan bukit di kota bandar lampung, karena selama ini Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu abai terkait dengan eksploitasi bukit yang sangat massif di kota bandar lampung,” ungkapnya.

Irfan menilai Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung selalu berkilah terhadap aktivitas pertambangan bukit/gunung yang ada di kota Bandarlampung terkait dengan aspek Izin Pertambangan yang kewenanganya ada di level Pemerintah Provinsi.

“Seharusnya pemerintah kota bandar lampung tidak perlu kaku terkait dengan aspek administrasi pertambangan dan melakukan terobosan terkait dengan aspek lingkungan hidup serta pemerintah kota bandar lampung dapat saja melakukan pengawasan dan penindakan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak memeprhatikan aspek lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, menimbulkan bencana dan membahayakan masyarakat,” paparnya.

Berdasarkan catatan WALHI Lampung bahwa saat ini dari 33 bukit/gunung yang ada di kota Bandar Lampung hanya tersisa 3 bukit lagi yang masih terjaga kealamiannya dan belum terjamah oleh manusia.

“Hal ini merupakan gambaran yang sangat buruk terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di kota bandar lampung mengingat kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung juga yang masih sangat minim yaitu berada di kisaran angka 11%,” pungkasnya. (Ramona)

Komentar