oleh

Kasus Dugaan Korupsi Dinkes ‘Mangkarak’ di Kejari Lampura

Harianpilar.com, Lampung Utara – Hingga kini tidak diketahui perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara (Lampura) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Padahal terkait Dana Operasional Puskesmas (DOP), Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan dugaan penyelewengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini menjadi perhatian publik namun prosesnya cenderung lamban. ‘Mangkaraknya’ kasus ini juga menjadi perhatian khusus dari DPRD setempat.

Ketua DPRD Lampura, Romli, mengatakan, pihaknya memang tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Namun, sebagai bagian dari fungsi kontrolnya, DPRD mendorong agar proses penegakan hukum kasus itu bisa berjalan cepat, adil dan transparan.

Menurutnya, setiap kasus dugaan tindak pidana khususnya pidana korupsi wajib diproses secara cepat hingga menemui titik terang. Terlebih lagi dugaan kasus korupsi di Dinkes terkait DOP, BOK dan JKN itu menyedot perhatian publik. “Dugaan korupsi di Dinas Kesehatan itu wajib segera diproses cepat sehingga terang benderang dan jelas ada yang bersalah atau tidaknya. Karena jika cepat selesai kan lebih baik,” ujar Romli di kediaman dinasnya, baru-baru ini.

Prihal pemberantasan korupsi, kata politisi Demokrat ini, hendaknya dikedepankan pada tindakan pencegahan dengan cara pengawasan dan pembinaan secara maksimal di masing-masing instansi pemerintahan. “Kalo saya probadi yang paling efektif mencegah korupsi adalah harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian di setiap instansi pemerintahan selalu dilakukan pembinanan dan peringatan terkait hal-hal yang melanggar hukum terutama terkait tindak pidana korupsi,” kata Romli

Oleh karena itu, lanjut Romli, kedepan pihaknya akan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang melekat pada DPRD untuk mendukung, mengawal, mengontrol dan bekerjasama dengan unsur pimpinan daerah dalam jalannya pembangunan.

Diketahui, kurang lebih sepuluh bulan kasus dugaan raibnya Dana Operasional Puskesmas (DOP), Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan dugaan penyelewengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilingkup Dinkes tahun 2018 yang selama ini ditangani oleh Kejari belum menemui titik terang. Wilayah penanganannya masih berkutat pada penyelidikan meski pihak-pihak terkait (Kadis Kesehatan beserta jajarannya dan 27 Kepala Puskesmas yang ada beserta jajarannya) telah dipriksa oleh pihak kejaksaan. Para aktivis penggiat anti korupsi, akademisi dan mahasiswa secara massif menyuarakan dorongan dan dukungannya kepada Kejari agar sesegera mungkin menuntaskan kasus yang banyak menyedot perhatian publik itu. (Iswanto/Yoan/Maryadi)

Komentar