oleh

Proyek Kementerian PUPR di Tuba, Tubaba, Mesuji. Penggunaan Material Diduga ‘Asal-asalan’

Harianpilar.com, Tulangbawang – Indikasi penyimpangan dalam pengerjaan proyek rehabilitasi dan renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2019 yang menelan anggaran Rp22,3 Miliar semakin terkuak. Selain penggunaan profil rangka baja ringan yang disinyalir tidak SNI, ternyata penggunaan material lainnya seperti batu untuk pondasi juga terindikasi tidak sesuai ketentuan.

Material yang digunakan dalam renovasi SMP Satap 2 Simpang Pematang.

Seperti diketahui, proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019 yang dilaksanakan melalui Derektorat Jendral Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung ini untuk renovasi 15 sekolah yang tersebar di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji ada tujuh sekolah (SDN 8 Mesuji, SDN 15 Mesuji Timur, SMPN Satap 1 Mesuji Timur, SDN 8 Mesuji Timur, SMPN Satap 2 Simpang Pematang, SDN 9 Mesuji, SDN 23 Mesuji Timur).

Kemudian, Kabupaten Tulangbawang mendapatkan lima sekolah (SDN 1 Gedung Jaya, SDN 1 Sumber Agung, SDN 1 Moris Jaya, SDN 1 Warga Makmur Jaya, SDN 1 Tri Rejo Mulyo). Dan di Kabupaten Tulangbawang Barat tiga sekolah (SDN 1 Gunung Sari, SDN 1 Makarti, SDN 3 Makarti).

Proyek ini dikerjakan oleh PT. Asmi Hidayat, sedangkan untuk konsultan pengawas dilakukan oleh tiga perusahan yaitu PT Global Teknik Multi Desain.Jo .Jo, PT.Kali Maya Ekspresi Konsultan dan CV.Bumi Karyaconsultan.”Bukan hanya rangka baja, penggunaan material lainnya juga diduga kuat asal-asalan. Dari awal kami sudah melakukan penelusuran, dan ditemukan penggunaan material batu untuk pondasi terindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis baik jenis maupun ukurannya. Seperti yang kami temukan di SMPN Satap 2 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji,” ujar Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank), Suadi Romli, pada Harian Pilar, Senin (28/10/2019).

Menurutnya, banyaknya persoalan dalam pelaksanaan proyek itu menunjukkan pengawasan lemah dan mengindikasikan konsultan pengawasn maupun Satker terkait tutup mata terhadap masalah itu.”Jika pengawasan dilakukan dengan baik harusnya bisa dicegah jika rekanan menggunakan material yang tidak sesuai ketentuan. Ini malah seperti dibiaran,” cetusnya.

Pihaknya akan secepatnya melaporkan masalah ini dan menggelar aksi massa guna mendesak Kementerian PUPR menghentikan proyek itu atau rekanan membongkar ulang dan mengerjakan proyek itu sesuai ketentuan.”Secepatnya kami akan menyurati Kementerian PUPR dan menggelar aksi massa, kami minta Kementerian PUPR menghentikan proyek itu atau rekanan mengerjakan proyek itu sesuai ketentuan,” tegasnya.

Terpisah, salah satu pemilik toko rangka baja di Tulangbawang menyatakan rangka baja dengan merk dagang Sanplus tidak memiliki sertifikat profil rangka baja riangannya,”SNI yang dicantumkan perusahaan Sunplus merupakan bahan baku pembuatan profil rangka bajanya saja. Padahal menurut Permen PUPR Nomor 22 tahun 2018 jelas disebutkan struktur atap yang menggunakan rangka baja mutu bahan dan kekuatan bahan harus sesuai SNI rangka atap baja ringan,” terangnya sambil meminta namanya tidak ditulis.

Sehingga, menurutnya, sudah sangat jelas yang harus bersertifikat SNI adalah profil rangka bajanya bukan bahan baku untuk pembuatan profil rangka bajanya,” tegasnya.

Sementara, pihak Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Begitu juga pihak PT. Asmi Hidayat belum ada yang bisa dimintai tanggapan.

Diberitakan sebelumnya, pengerjaan proyek renovasi sarana prasarana-sekolah untuk tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji, Tulangbawang dan Tulanbawang Barat senilai Rp 22,3 Miliar diduga kuat menyimpang. Sebab terdapat penggunaan material yang disinyalir tidak sesuai ketentuan. (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI SELASA, 29-OKTOBER-2019)

Komentar