oleh

Proyek Kementerian PUPR di Tuba, Tubaba, Mesuji. Bernilai 22 Miliar, Renovasi Sekolah Diduga Menyimpang

Harianpilar.com, Tulangbawang – Pengerjaan proyek renovasi sarana prasarana-sekolah untuk tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji, Tulangbawang dan Tulanbawang Barat senilai Rp 22,3 Miliar diduga kuat menyimpang. Sebab terdapat penggunaan material yang disinyalir tidak sesuai ketentuan.

Dari dokumen yang diperoleh Harian Pilar, proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019 yang dilaksanakan melalui Derektorat Jendral Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman  Provinsi Lampung ini untuk renovasi 15 sekolah  yang tersebar di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji ada tujuh sekolah (SDN 8 Mesuji, SDN 15 Mesuji Timur, SMPN Satap 1 Mesuji Timur, SDN 8 Mesuji Timur, SMPN Satap 2 Simpang Pematang, SDN 9 Mesuji, SDN 23 Mesuji Timur).

Kemudian, Kabupaten Tulangbawang mendapatkan lima sekolah (SDN 1 Gedung Jaya, SDN 1 Sumber Agung, SDN 1 Moris Jaya, SDN 1 Warga Makmur Jaya, SDN 1 Tri Rejo Mulyo). Dan di Kabupaten Tulangbawang Barat tiga sekolah (SDN 1 Gunung Sari, SDN 1 Makarti, SDN 3 Makarti).

Proyek ini dikerjakan oleh PT. Asmi Hidayat, sedangkan untuk konsultan pengawas dilakukan oleh tiga perusahan yaitu PT Global Teknik Multi Desain.Jo .Jo, PT.Kali Maya Ekspresi Konsultan dan CV.Bumi Karyaconsultan.

Namun, dalam pelaksanaanya pekerjaan ini diduga kuat tidak sesuai ketentuan. Sebab dari penelusuran terhadap lima sekolah yang ada di Kabupaten Tulangbawang yaitu SDN 1 Gedung Jaya, SDN 1 Sumber Agung, SDN 1 Moris Jaya, SDN 1 Warga Makmur Jaya, SDN 1 Tri Rejo Mulyo, ditemukan profil rangka baja ringan yang digunakan untuk rangka atap gedung tidak bersertifikat (SNI).

Dengan mengunakan profil rangka baja ringan yang tidak memiliki sertifikat SNI untuk  kerangka atap gedung sekolah yang direnovasi, mengindikasikan pengerjaan proyek itu telah mengabaikan Undang – undang No 2 tahun 2016 tentang Jasa Kontruksi, serta diduga tidak sesuai rencana belaja anggaran (RAB).

Penggunaan profil rangka baja ringan yang tidak SNI ini juga diduga kuat menyalahi Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negar. Sebab, pada penjelasan Spesifikasi Komponen Bangunan Gedung Negara point (5.) tentang Struktur Atap, huruf (d.) Tentang Struktur rangka atap baja dijelaskan sambungan yang digunakan pada rangka atap baja baik berupa baut, paku keling, atau las listrik harus memenuhi ketentuan pada SNI tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti korosi. Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI rangka atap baja. Bahkan, pada huruf (e.) secara jelas menyebutkan Struktur rangka atap baja ringan mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI rangka atap baja ringan.

Begitu juga bahan penutup atap diatur pada huruf (d) bagian (i.) menjelaskan bahan penutup atap bangunan gedung negara harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI yang berlaku tentang bahan penutup atap, baik berupa atap beton, genteng, metal, fibrecement, calsium board, sirap, seng, aluminium, maupun asbes atau asbes gelombang. Pada (ii.) Juga disebutkan bahan kerangka penutup atap digunakan bahan yang memenuhi SNI.

Selain itu terindikasi menyalahi berbagai aturan itu, penggunaan rangka baja yang tidak SNI ini juga berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Sebab selisih harga yang sangat jauh. Harga pemasangan jenis profil rangka baja ringan dan atap genteng metal polos dipasaran hanya Rp125 ribu/M2, sementara bahan baku canal baja yang bersertifikat SNI harganya Rp220 ribu sampai dengan Rp 240 robu/M2.”Selisihnya memang jauh. Tergantung jarak tempuhnya,” terang pemilik toko rangka baja di Kabupaten Tulangbawang yang enggan disebutkan namanya, baru-baru ini.(BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI SENIN 28 OKTOBER 2019).

Komentar