oleh

LBH Bandarlampung Kecam Pemprov

Harianpilar.com, Bandarlampung – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mengecam Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Kelautan dan Periksanan (DKP) yang tidak membayarkan gaji 35 honorer selama 7 bulan terakhir.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan sangat menyayangkan adanya instansi pemerintah daerah yang tidak membayarkan hak pegawainya.

Seharusnya itu, kata dia, Pemprov Lampung memberikan hak tenaga honorer tepat waktu. “Kemudian, ini selain berbicara soal hak mereka, ini soal kemanusiaan. Bagaimana mungkin memperkerjakan, tapi tidak di berikan hak-haknya,” ujarnya, Selasa (22/10/2019). (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI RABU, 23-OKTOBER-2019)

Komentar