oleh

Politik Transaksional Cederai Demokrasi

Harianpilar.com, Bandarlampung – Terungkapnya adanya dugaan aliran dana ke oknum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung dari mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa dinilai mencederai proses demokrasi di Lampung dan menjadi bukti adanya politik transaksional.

Akademisi Universitas Lampung (Unila), Dr. Budiono, S.H., M.H.. menilai, mencuatnya nama oknum petinggi PKB dalam kasus Mustafa menunjukan benar adanya politik transaksional dalam setiap kontestasi pilkada.”Ini menunjukan bahwa politik uang atau politik transaksional yang selama ini hanya menjadi rahasia umum benar terjadinya,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (20/10/2019).

Kondisi itu, jelasnya, menggambarkan bahwa demokrasi saat ini hanya sekedar prosedural tidak subtansial. “Dan demokrasi kita menjadi demokrasi berbiaya tinggi. Ini mungkin menjadi sebab banyaknya kepala daerah tertangkap KPK,” ungkapnya.

Pratik semacam itu juga menunjukkan prilaku politik yang tidak baik bagi demokrasi tanah air. “Demokrasi kita menjadi demokrasi yang suram dan bisa menyebabkan masyarakat apatis terhadap demokrasi,” tandasnya.

Akademisi Unila lainnya Darmawan Purba, S.IP, M.IP. menilai praktik politik transaksional sudah berlangsung lama. Bahkan diawal pilkada langsung mulai digelar tahun 2005.

Menurutnya, kondisi partai yang tidak mandiri menjadikan parpol sangat bergantung pada model pembiayaan dari calon-calon yang ingin maju dalam pilkada.”Dampaknya tentu calon yang terpilih tidak mencerminkan kepentingan publik. Yang terjadi opini elit akan menjauh dari opini publik. Konkritnya program pembangunan masyarakat akan terhambat dan tidak efektif. Lebih dari itu sudah banyak kepala daerah bermaslaah dengan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto, menilai terseretnya nama wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai Ketua DPW PKB dalam persidangan tipikor mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sangat berdampak pada kewibawaan Pemerintah Provinsi Lampung yang sedang dijalankan.

“Karena siapa pun yang disebutkan dalam pengadilan punya risiko terhadap jabatan publik yang sedang di emban. Dampaknya Integritasnya sebagai pejabat publik mulai diragukan. Kebijakan-kebijakan lahir dari integritas seorang pemimpin daerah,” kata dia.

Selain mengganggu kewibawaan pemerintahan, menurut akademisi yang baru saja menyandang gelar doktor ini, masalah itu menjadi beban dalam pemerintahan Lampung saat ini.

“Pemimpin itu punya reputasi yang bagus, berwibawa, dan menjadi panutan karena sebagai pejabat publik. Dan pejabat publik itu harus clear dari segala macam tuduhan dan persoalan hukum,” pungkasnya. (Ramona/Maryadi)

Komentar