oleh

KPK Akan ‘Urai Aliran’ Dana 85 Miliar Dalam Kasus Mustafa

Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berhasil mendeteksi sekitar Rp95 Miliar yang diduga hasil dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Lampung

Tengah (Lamteng), KPK juga menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa sebagai tersangka. Dari Rp95 Miliar itu baru sekitar Rp9,5 Miliar yang alirannya sudah masuk persidangan. Sementara sisanya sekitar Rp85 Miliar sumber dan alirannya akan diurai dalam sidang Mustafa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ali Fikri, mengatakan, semua aliran dana dalam kasus dugaan ijon proyek dengan tersangka mantan Bupati Lamteng Mustafa akan diungkap dalam persidangan. “Totalnya kan sekitar Rp95 Miliar. Sumber duit dan alirannya yang sudah masuk persidangan kan baru Rp9,5 Miliar. Sumbernya dari Simon dan Awi, alirannya ke Junaidi, Zainudin dan kawan-kawan itu,” ungkapnya pada Harian Pilar, Senin (21/10/2019).

Dalam sidang Simon, jelasnya, semua sudah jelas karena Simon sudah mengakui,”Dalam sidang tadi (kemarin) Simon sudah mengakui. Simon tinggal putusan,” ungkapnya.

Sementara, lanjutnya, aliran dana sekitar Rp85 Miliar akan diungkap dalam sidang Mustafa, agar diketahui siapa saja dan kemana saja aliran duit itu.”Di sidang itulah nanti akan terurai, kemana saja, kesiapa saja, berapa-berapa jumlahnya. Semua akan terungkap,” tandasnya.

Soal tindaklanjut, jelas Fikri, semua tergantung dari hasil persidangan Mustafa.”Dari persidangan itu nanti akan ada proses. Misal si A di persidangan disebut menerima dan buktinya cukup, harus dikonfirmasi, setelah itu ada proses lagi,” terangnya.

Termasuk soal pengembalian kerugian Negara, semua tergantung hasil persidangan Mustafa.”Nanti kita lihat hasil persidangan Mustafa seperti apa. Apakah mengembalikan, atau bagaimana semua tergantung hasil persidangan dan bukti yang ada. Saat ini masih proses penyidikan, dan kita tunggu saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Januari 2019 lalu KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lamteng Mustafa sebagai tersangka. KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga. Kisaran fee sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.”Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas MUS sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. MUS diduga tldak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Dari catatan penerimaan dan pengeluaran, lanjut dia, uang senilai sekitar Rp95 miliar tersebut diperoleh pada kurun Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan Mustafa. Terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi tersebut, KPK menyangkakan Mustafa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Selain Mustafa, KPK menetapkan enam tersangka lain. Mereka adalah dua pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah yakni pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima MUS selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut. Mustafa meminta kepada Budi Winarto dan Simon Susilo untuk menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun Anggaran 2018. Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar.

Uang sebesar Rp12,5 miliar tersebut digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Terkait dugaan penyuapan tersebut, KPK menyangkakan Budi Winarto dan Simon Susilo melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lelu, empat tersangka lagi adalah unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI).

KPK menyangkakan empat tersangka dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Tim)

Komentar