oleh

Bawaslu Gelar Workshop Eksaminasi Peraturan UU Pilkada 2020

Harianpilar.com, Bandarlampung – Bawaslu Provinsi Lampung menggelar workshop eksaminasi peraturan perundang-undangan terkait potensi permasalahan penyelenggaraan pilkada 2020 di Hotel Bukit Randu, Senin (14/10/2019). Kegiatan dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulangbawang (UTB) dan perwakilan media di Bandarlampung.

Hadir sebagai narasumber Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Hukum Tamri Suhaimi Dekan Fakultas Hukum Topan Indra Karsa , SH. MH. serta Wakil Rektor 3 UTB Reza Yudha Patria. SH. M. Kn.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Hukum, Tamri Suhaimi mengatakan, kegiatan bertujuan untuk mendengarkan masukan – masukan dari para ahli hukum mengenai peraturan perundang – undang terkait penyelenggaraan pilkada 2020 mendatang.

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada itu berbeda dengan penyelenggaraan pemilu. “Seperti kita tahu. Kalau untuk pilkada diatur dalam undang undang nomor 10 tahun 2016. Sedangkan untuk pemilu diatur dalam undang – undang nomor 7 tahun 2017,” terangnya.

Disampaikannya, ada beberapa hal yang berbeda mengenai dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Dan hal tersebut dijelaskan di beberapa pasal masing – masing undang – undang. “Misal dari jumlah sisi anggota. Dalam undang – undang nomor 7 diatur 3 orang. Sedangkan dalam undang – undang nomor 10 diatur 3 sampai 5 orang,” ungkapnya.

Dirinya menilai ada peraturan yang tumpang tindih antara undang – undang nomor 10 tahun 2016 dengan undang – undang nomor 7 tahun 2017. “Makanya kita minta masukan – masukan dari para ahli hukum. Dari hasil ini nanti kita akan ajukan ke bawaslu pusat untuk bisa diajukan ke DPR RI,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoriyah menyampaikan, Bawaslu merupakan lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan pelanggaran pilkada.

Dalam melakukan tugas tersebut, lanjut Khoir – sapaan akrabnya -, pihaknya membutuhkan support dan masukan dari setiap elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Karena sesuai dengan tagline bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu upaya bawaslu dalam mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pengawasan pilkada yakni dengan melakukan kerjasama (Mou). “Salah satunya dengan melakukan MoU dengan Universitas Tulangbawang ini,” ucapnya.

Dirinya berharap, dengan adanya kerjasama ini dapat diimplementasikan dalam kerja pengawasan Bawaslu. “Artinya dengan adanya MoU ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagaimana bawaslu melakukan penindakan pelanggaran pilkada,” tukasnya. (Ramona)

Komentar