oleh

Khoir Disindir Dua Pakar Hukum

Harianpilar.com, Bandarlampung – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriah disindir dua pakar hukum Universitas Lampung (Unila) HS Tisnanta dan Yusdianto.

Tisnanta dan Yusdianto menyindir Ketua Bawaslu Lampung yang biasa sapa Khoir itu di akun facebook Saya Mahe. Akun itu memposting berita harianpilar.com terkait pernyataan Khoir yang menyebut tidak semua ahli hukum paham penyelenggaraan pemilu.

“Bener kok mas mahe. Apa lagi saya, tidak paham. Harus belajar agar lebih memahami pencak silat ke-pemilu-an,” tulis HS Tisnanta di kolom komentar FB itu.

“Wajar kok bang Saya Mahe ibu ketua Fatikhatul Khoiriyah bilang gitu, kan jam terbang tinggi dan tempat main silat udah jauhhh…haha,” timpal Yusdianto.

Komentar Tisnanta dan Yusdianto ini langsung direspons Khoir.”Ampuuunnn.. Itu hanya salah satu kendala lho, ambil angelnya pinter yg buat berita. Tak semua bukan berarti tak ada lho ya..
Bendera putih deh 🙏🙏🙏🙏🙏,” tulis Khoir.

“Lebih dari itu sebenarnya kami sedang mendorong agar ada semacam forum bersama dengan para ahli hukum di Lampung untuk membincang dan memberikan kritik juga masukan terhadap tugas kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran agar lebih maksimal,” tulis Khoir masih dikolom komentar itu.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung terus mendorong para ahli hukum di Provinsi Lampung untuk lebih memahami penyelenggaran pemilu, termasuk tugas dan kewenangan Bawaslu. Pasalnya, ahli hukum di Provinsi Lampung dinilai belum semuanya memahami hal tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menyampaikan, ada beberapa kendala bawaslu setiap menangani penindakan pelanggaran pemilu. Salah satunya saat meminta pendapat para ahli hukum.

“Terus terang kendala kita menindak pelanggaran adalah minta pendapat ahli hukum. Dan ahli hukum di Lampung ini tidak semua memahami penyelengaraan pemilu dan tidak memahami tugas penanganan bawaslu,” ujarnya dalam acara Workshop Eksaminasi Peraturan UU Pilkada 2020 di Hotel Bukit Randu, Senin (14/10/2019).

Untuk itu, pihaknya mendorong kepada para ahli hukum yang ada di Provinsi Lampung untuk memperkuat lagi pemahamannya terhadap penyelenggaraan pemilu, tahapan-tahapan pemilu, termasuk juga tugas dan kewenangan Bawaslu. (Ramona)

Komentar