oleh

Kerjakan Proyek, Oknum PUPR Lampung Disebut Pinjam Perusahaan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Indikasi proyek pengadaan material/bahan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung yang dilaksanakan melalui UPTD Wilayah I dikerjakan sendiri oleh oknum pejabat di dinas tersebut semakin jelas. Pemilik salah satu perusahaan yang digunakan untuk pengadaan material/bahan itu membenarkan perusahaannya di pinjam oknum di PUPR Provinsi Lampung. Perusahaan itu dipijam dengan sistem sewa.

Pemilik perusahaan ini mengatakan, CV. Ridho miliknya itu sebenarnya tidak aktif, namun dihidupkan kembali dengan mengurus berbagai persyaratnya karena ada kawannya di Dinas PUPR Lampung yang akan meminjamnya.”Sebenarnya CV. Ridho ini vakum, tidak aktif. Tapi kawan nanya, ada perusahaan yang bisa dipakai atau tidak. Saya jawab ada tapi mati, tapi bisa saya urus diaktifin lagi. Saya kan kerjanya di PU yang APBN, jadi tidak mungkin pakai nama saya. Jadi pakai nama Ibu saya, ibu Suniah,” terangnya Sf saat ditemui Harian Pilar di rumahnya yang dijadikan alamat CV. Ridho, Kamis (03/10/2019).

SF juga menjelasnya, CV. Ridho dipinjam dengan sistem sewa. “Iya dipinjam. Kalau model mobil ya disewa aja itu. Persis kayak sewa mobil. Jadi dipakai untuk apa, ya disewa,” ungkapnya.

Bahkan, SF mengaku tidak mengetahui perusahaanya itu dipakai untuk pekerjaan yang mana. Sebab, CV itu kadang hanya dipakai-pakai saja.”Saya gak tau digunakan untuk pengadaan yang mana. Waktu tandatangan berkas, saya cuma merhatiin nilainya saja. Saya juga gak dikasih barangnya (berkas) itu. Jadi saya gak tau. Harusnya saya dikasih berkasnya itu, jadi saya tau,” ungkap SF yang mengaku bekerja sebagai pengawas di PU APBN.

Ditanya siapa yang meminjam CV. Ridho, Sf mengatakan, tinggal dilihat siapa PPTK-nya. “Dulu yang pinjem namanya Neni, PNS stafnya Pak Haryadi. Pak Haryadi itu PPTK proyek itu,” jelasnya.

Menurut SF, sebenarnya ada dua pihak yang meminjam CV.Ridho di PUPR Provinsi Lampung.”Ada dua sebenarnya yang pinjam di PUPR yang di Rajabasa. Salah satunya Neni, stafnya Pak Haryadi. Neni itu laki-laki, namnya aja yg kayak perempuan. Banyak yang tau kok dengan Neni itu, dia sudah PNS, stafnya pak Haryadi,” tandasnya.

Dari dokumen yang diperoleh Harian Pilar, CV. Ridho ini digunakan untuk pengadaan bahan/material ruas jalan Lempasing – Padang Cermin (Link-042) (Fungsional) – Dan Kuripan – SP. Kota Agung (Link.047)-(Rutin) dengan nilai Rp183.607.000 dengan kontrak Nomor : 11/SPMK/PAKET-11/PRFSMJ-UPTD.1/PSW-TGS-BL/V.03/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019.

Sementara, PPK yang merangkap PPTK kegiatan di UPTD Wilayah I, Haryadi Yazid, berulang kali dikonfirmasi tidak menjawab meski ponselnya dalam keadaan aktif. Begitu juga saat di konfirmasi melalui pesan singkat ke ponselnya juga tidak dibalas. Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung Mulyadi Irsan juga tidak menjawab pertanyaan wartawan yang dikirimkan via WhatsApp. Meskipun, terpantau aktif. (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI JUMAT, 04-OKTOBER-2019)

Komentar