oleh

Peningkatan kualitas skala kawasan, kawasan Gunung Sulah, Kota Bandarlampung . Proyek ‘Bobrok’ Kementerian PUPR Berpotensi Rugikan Negara

Harianpilar.com, Bandarlampung – Indikasi penyimpangan proyek peningkatan kualitas skala kawasan, kawasan Gunung Sulah, Kota Bandarlampung dinilai sudah terang. ‘Kebobrokan’ proyek itu terlihat dari alamat perusahaan rekanan diduga kuat bodong, dan kualitas yang meragukan. Hal itu berpotensi merugikan Negara.

Tampak rumah Jalan KS Tubun No. 2 Pahoman Bandar Lampung – Bandar Lampung (Kota) – Lampung yang digunakan sebagai alamat PT Bina Mulya Lampung selaku rekanan pengerjaan proyek Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, kawasan Gunung Sulah, Kota Bandarlampung. Foto : Ramona

Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, menilai persoalan proyek APBN di Lampung memang rawan penyimpangan. Kondisi itu akibat dari lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Sehingga persoalan sama selalu terulang.

“Dari waktu ke waktu masalah proyek APBN di Lampung itu karena pengawasan lemah. Penegak hukum juga terkesan tutup mata. Sehingga terus terulang. Persoalan seperti ini bukan pertama terjadi,” ungkapnya.

Seperti, lanjutnya, proyek peningkatan kualitas skala kawasan, kawasan Gunung Sulah, Kota Bandarlampung yang dikerjaka PT.Bina Mulya Lampung itu. Kondisinya tidak menggambarkan anggaran yang dihabiskan.”Seharusnya dengan anggaran besar, kualitasnya sangat baik. Itu sangat terlihat kualitasnya jauh dari harapan, apa lagi warga menyebut hujar deras masih banjir. Jelas ini berpotensi merugikan Negata. Untuk memastikan itu penegak hukum harus bertindak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, selain pengerkaanya terindikasi tidak sesuai ketentuan, alamat perusahaan PT.Bina Mulya Lampung yang menggarap proyek peningkatan kualitas skala kawasan, kawasan Gunung Sulah, Kota Bandarlampung juga diduga kuat bodong.

Sebab, alamat perusahaan itu yang tertera di LPSE Kementerian PUPR adalah Jalan KS Tubun No. 2 Pahoman Bandar Lampung – Bandar Lampung (Kota). Namun, saat hendak dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan proyek tersebut, ternyata alamat itu bukan kantor perusahaan, melainkan kantor salah satu pengacara, dan sebuah bengkel.

Dalam pagar rumah alamat tersebut terdapat plang nama Kantor Hukum, bukan perusahaan. Saat wartawan mencoba memastikan, di rumah tersebut bertemu seorang wanita yang diduga asisten rumah tangga tersebut. “Lagi nggak ada di rumah. Belum pulang,” ucap wanita yang enggan menyebutkan namanya itu, Senin (09/09/2019). (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI SENIN, 23-SEPTEMBER-2019)

Komentar