oleh

Mahasiswa Tuntut Polisi Lepaskan 6 Aktivis Pro Kemerdekaan Papua

Harianpilar.com, Bandarlampung – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa untuk Demokrasi – Dewan Nasional (EW LMND-DN) Lampung menggelar aksi di depan Kampus Universitas Bandar Lampung (UBL),  Rabu (18/09/2019).

Dalam aksinya para mahasiswa menyatakan kebebasan berpendapat adalah hak asasi dan meminta pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi dan membebaskan aktivis pro-kemerdekaan Papua tanpa syarat.

Ketua Wilayah LMND Lampung, Kristin mengatakan aksi ini digelar guna untuk merespon kriminalisasi refresifitas penangkapan kawan-kawan pro demokrasi dan pro kemerdekaan Papua yang terjadi di istana negara beberapa waktu lalu.

“Kita meminta agar ke enam aktivis pro kemerdekaan dan dan pro demokrasi yang menggelar aksi pada 28 Agustus silam dapat dibebaskan,” ungkapnya kepada Harian Pilar, Rabu (18/09/2019).

Kristin menambahkan, aksi ini juga dalam rangka menyambut hangat bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri sudah diatur oleh institusi negara. Adapun, bermula dari aksi damai yang dilakukan di depan istana negara itu berujung dengan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap 8 aktivis pro kemerdekaan Papua yang menyuarakan persoalan tindakan rasial terhadap orang Papua yang berada di Surabaya, Semarang, dan Malang dengan tuduhan pasal makar.

“Ke 8 aktivis yang ditangkap menjalani pemeriksaan. Dimana hasil pemeriksaan menetapkan 6 orang lainnya ditetapkan menjadi tersangka dan 2 orang dibebaskan,” terangnya.

Adapun ke-6 orang yang ditetapkan menjadi tersangka meliputi; Charles Kosay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Ariana Lokbere, Isay Wenda yang merupakan aktivis Papua dan Surya Anta yang merupakan aktivis pro demokrasi. Dengan ditetapkan 6 orang tersebut lanjutnya, negara pada hari ini anti terhadap gerakan rakyat.

“Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum seperti ini seharusnya diberikan untuk mengapresiasikan hasil dari kemenangan demokrasi. Maka dari itu kami menuntut, berikan hak demokrasi atau referendum kepada bangsa West Papua,  tarik militer organic dan non organic dari tanah Papua. Bebaskan 6 aktivis sekarang juga tanpa syarat. Tangkap dan adili pelanggaran HAM ditanah West Papua dan buka akses informasi berupa internet dan kemerdekaan pers di West Papua,” tandasnya.

Pantauan Harian Pilar di lapangan, aksi berjalan dengan tertib dan aman serta tampak beberapa personil kepolisian berjaga mengamankan aksi tersebut.

Kepala Divisi Advokasi Kontras Arif Nurfikri mengatakan polisi masih menahan enam orang yang terlibat dalam aksi di depan Istana Negara pada Rabu (28/8) lalu. Sementara dua lainnya telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan.

Polisi telah menetapkan keenam orang yang ditangkap itu menjadi tersangka makar karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora saat aksi.
Arif mengatakan tidak bisa mendampingi aktivis Papua yang ditangkap, karena polisi melakukan pemeriksaan di ruangan tertutup.”
“Ini kan mereka ditangkap setelah melakukan aksi pada tanggal 28 Agustus. Kalau tuduhannya makar kenapa tidak ditangkap saat aksi. Yang jadi pertanyaan apakah proses ini dilakukan setelah ada pernyataan Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri,” jelasnya.

Arif mengingatkan ketika pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh orang-orang yang disangka makar tersebut, polisi tidak melakukan tindakan apa-apa. Padahal polisi, ujarnya, berada di hadapan peserta aksi yang membawa bendera. Karena itu, kata dia, tidak ada alasan bagi polisi menangkap mereka setelah melakukan aksi. (Harry/Maryadi)

Komentar