oleh

Dewan Bentuk Pokja Usut Kasus PT LIP

Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung gerak cepat menangani persoalan pertambangan pasir laut di Sai Bumi Ruwa Jurai yang diduga melanggar Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Termasuk persoalan pertambangan pasir laut di sekitaran selat sunda yang belakangan ini dilakukan PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

DPRD akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) guna mengusut persoalan PT LIP. Hal ini juga untuk menanggapi keluhan masyarakat Pulau Sebesi yang menolak penambangan pasir laut di sekitaran selat sunda oleh PT LIP.

Ketua DPRD Lampung sementara, Mingrum Gumay menyampaikan, Pokja itu nantinya akan berisi para anggota fraksi. Karena, kata dia, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Lampung belum terbentuk.

”Selain menunggu AKD dan ini urgent, tinggal antar fraksi bermusyawarah dan dibentuklah Pokja. Fungsinya akan melihat dan mengkaji aturan atau pihak-pihak terkait yang dipandang perlu meninjau lokasinya supaya bisa berjalan sesuai keinginan masyarakat,” ujar Mingrum saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Pulau Sebesi dan Walhi Lampung di Ruang Rapat Komisi, Selasa (10/09/2019).

Sekretaris DPD PDIP Lampung ini juga mengatakan, segala apapun yang prinsipnya kalau sudah melanggar lingkungan hidup dan mengganggu nelayan, pastinya melanggar hukum. ”Namun untuk sanksi-sanksi akan ditangani Pokja, termasuk pemanggilan PT LIP untuk membahas persoalan lainnya,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, anggota Fraksi PAN Joko Santoso mengatakan segala perizinan yang berhubungan dengan pertambangan pasir yang mengajukan sebelum terbitnya Perda Nomor 1/2018 RZWP3K Provinsi Lampung tahun 2018-2038 tidak akan berlaku lagi.

”Setelah aturan ditetapkan izin yang diberikan sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Terkait pertambangan di perairan Lampung, secara hukum dan legalitas tidak ada. Ada pasal 96 soal peralihan perusahaan yang dapat izin prinsip berupa studi persetujuan analisa dan percoabaan bagi perusahaan yang lokasiya tidak disiapkan ruang, maka secara hukum akan berakhir dan putus. Perda paling banyak disoroti, dengan adanya perda memang tidak ada satupun penambangan pasir di zona laut Lampung yang dapat izin,” paparnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS Mardani Umar mendukung langkah membentuk Pokja dari Fraksi untuk menyelesaikan persoalan ini.

”Kami akan bentuk pokja dari fraksi untuk  memanggil dinas guna meninjau lokasi agar aturan sudah ditetapkan. Kami sepakat Perda itu untuk ditetapkan, jadi jangan sampai tidak digunakan,” tukasnya.

Masyarakat Pulau Sebesi menyambangi DPRD Provinsi Lampung, Selasa (10/09/2019).

Mereka menyampaikan keluhan dan meminta Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung menghentikan segala aktifitas penambangan pasir di Selat Sunda.

”Kami sudah bermusyawarah didampingi perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat menyatakan menolak penambangan pasir disekitar pulau Sebuku, Sebesi dan Selat Sunda dengan beberapa alasan. Kami juga memohon kepada DPRD sebagai perwakilan masyarakat di Lampung untuk mengajukan pada intasnsi mencabut izin penambangan PT LIP,” kata Taufik, perwakilan masyarakat Pulau Sebesi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung.

Masyarakat beralasan, adanya pencemaran lingkungan, merugikan masyarakat karena nelayan merasa biota laut akan rusak.

“Kami dengan tegas menolak apalagai masyarakat Sebesi baru-baru ini terkena musibah longsoran Gunung Anak Krakatau (GAK) yang mengangkibatkan Tsunami. Makanya kami menolak dari perusahaan apapun juga untuk melakukan penambangan pasir disekitar selat sunda,” tambahnya.

Sementara Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri menyebut keberadaan PT LIP cacat administrasi dan tidak memenuhi aturan hukum karena sebelum terbitnya Perda Nomor 1/2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung tahun 2018-2038.

”Dalam Perda sudah dijelaskan semua perairan laut Lampung bebas dari penambangan pasir laut mulai 0 sampai 12 mil. Kami menilai Pemprov Lampung harus mengambil langkah tegas tekait kasus ini. Namun kami ingin sepakati dulu bahwa izin tersebut di luar cagar laut Krakatau, namun meskipun di luar kawasan cagar laut tapi sesuai perda Nomor 1/2018 tentang RZWP3K tidak untuk pertambangan apalagi lokasinya merupakan lokasi perikanan tangkap dan wisata pesisir kecamatan Rajabasa dan Pulau Sebesi,” ungkap Irfan.

Irfan melanjutkan, izin 1.000 hektar penambangan juga dikhawatirkan akan berdampak ke masyarakat. Selain itu, kejadian pada 2009 dan 2014 ada dua perusahaan yang melakukan eksploitasi pasir di wilayah tersebut, namun tetap dilakukan dengan alasan mitigasi bencana.

”Ini yang dikhawatikan jika penambangan yang cacat administrasi ada upaya lainnya. Apalagi penerbitan izin tak berlandasan hukum maka kami minta bersama Gubernur Lampung untuk mencabut izin penambangan di Lampung Selatan dan di kabupaten lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Mardani Umar tampak pertama memasuki ruangan rapat dan menyalami perwakilan masyarakat Sebesi dan elemen pegiat lingkungan.

“Kami masuk ruangan dahulu kemudian menyalami satu persatu masyarakat Pulau Sebesi yang hadir dalam RDP. Kami dengarkan informasi dari mereka tentang situasi terkini,” kata Mardani.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara, Mingrum Gumay tersebut, Anggota DPRD Dapil Lampung Utara – Way Kanan ini mengusulkan, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) untuk menyikapi persoalan masyarakat Pulau Sebesi yang merasa terganggu dengan penambangan pasir di sekitar Sebesi, Sebuku, Krakatau dan Selat Sunda.

“Pak Ketua, mohon izin sampaikan usulan. Karena kita masih belum siap Alat Kelengkapan Dewan (AKD), maka kami mengusulkan dibentuk Pokja yang berisi perwakilan Anggota DPRD dari masing-masing Partai,” kata Mardani. (Ramona/Maryadi)

Komentar