oleh

Pasir bukan emas. Tapi pasir bisa melebihi emas sebagai sumber uang. Tak heran orang berani menabrak aturan, merusak lingkungan, dan tutup mata terhadap potensi bencana. Yang penting bisa menambang pasir.

Di Lampung persoalan penambangan pasir masalah klasik, yang nyaris tak pernah ditertibkan. Cenderung dibiarkan.

“90 persen tambang pasir di Lampung tidak sesuai aturan,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III KPK, Dian Patria, pada sejumlah wartawan baru-baru ini.

Dari 10 persen sisanya, informasinya sebagian beberapa tahun terakhir tidak beroperasi. Izinnya pun disinyalir belum diperbaharui. Artinya mayoritas tambang pasir di Lampung tidak sesuai aturan. Sementara praktik penambangan pasir mudah ditemui.

Khusus penambangan pasir laut, mayoritas menyalahi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Lokasi-lokasi yang terlarang untuk pertambangan justru dijadikan lokasi penyedotan pasir.

Terbaru, warga Pulau Sebesi memergoki sebuah kapal tongkang yang jaraknya dekat dengan Gunung Anak Krakatau (GAK). Dalam video yang viral di media sosial (medsos), warga menyebut kapal itu berjarak dekat dengan GAK dan hendak menyedot pasir.

Itu sejalan dengan hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung yang memastikan kapal itu kapal penyedot pasir milik sebuah perusahaan.”Itu kapal untuk menghisap pasir. Dan daerah dekat GAK terlarang untuk pertambangan, ” ujar Direktur Walhi Lampung, Irfan.

Warga Pulau Sebesi menolak keras penambangan pasir di wilayah Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Selat Sunda, dan sekitaran GAK : apapun kompensasinya.

Penolakan ini mendasar, karena warga khawatir tsunami kembali melanda seperti Desember 2018 silam.

Pertengan Juli 2019 lalu, masyarakat nelayan Labuhan Maringgai Lampung Timur (Lamtim) juga memergoki kapal penyedot pasir yang dicurigai akan mengeruk pasir laut.

Masyarakat melancarkan protes keras, menolak penambangan pasir laut. Mendesak pemerintah mencabut izin penambangan itu.

Alasannya sama, bisa merusak lingkungan dan mengancam kehidupan nelayan.

Ribut-ribut soal pasir ini harus diselesaikan. Agar tak jadi bom waktu.

Penyelesaiannya harus memenuhi unsur hukum, lingkungan dan paling penting unsur kemanusiaan.

Hukum harus ditegakkan : bagi yang menambang dengan menabrak hukum harus ditindak. Tanpa pandang bulu.

Lingkungan harus dijaga : karena merusak lingkungan = merusak masa depan, mengundang bencana.

Kemanusiaan harus diutamakan : jangan karena mengejar keuntungan dan pajak, hak rakyat diinjak.

Tapi, mustahil unsur-unsur itu terpenuhi. Jika pemerintah dan aparat tutup mata. Atau turut bermufakat, membelakangi rakyat….wassallam.

Komentar