oleh

Trauma Tsunami, Warga Pulau Sebesi Demo Tolak Pengerukan Pasir GAK

Harianpilar.com, Bandarlampung – Ratusan warga Desa Tejang Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menggelar aksi di dermaga Pulau Sebesi menolak aktifitas pertambangan pasir di sekitaran Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Selat Sunda, dan sekitaran Gunung Anak Krakatau (GAK). Selain khawatir merusak lingkungan, warga juga khawatir terjadi tsunami kembali seperti Desember 2018 lalu yang masih meninggalkan trauma terhadap masyarakat setempat.

Ratusan warga yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak dan orang tua membentangkan spandung yang berisi penolakan penambangan pasir, massa aksi juga menerikan agar Pemerintah provinsi Lampung mencabut izin PT. Lautan Indonesia Persada (LIP) yang diduga hendak menambang pasir di dekat GAK.

“Kami secara tegas menolak adanya pertambangan pasir di perairan laut Lampung Selatan, khususnya laut sekitaran Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Gunung Anak Krakatau, dan perairan selat sunda,” tegas koordinator aksi, Rahmatullah, Selasa (03/09/2019).

Warga mendesak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mencabut izin pertambangan pasir laut PT Lautan Indonesia Persada (LIP). Selain itu, mereka juga meminta Gubernur Arinal Djunaidi untuk tidak menerbitkan izin pertambangan pasir laut sesuai perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K). “Kami minta gubernur Lampung mencabut izin PT LIP. Dan kami juga meminta gubernur Lampung tidak mengeluarkan izin pertambangan baru sesuai perda RZWP3K,” tegas warga Desa Tejang Pulau Sebesi ini.

Menurutnya, penolakan pertambangan pasir tersebut bukan tidak mendasar. Karena, pertambangan pasir laut dikhawatirkan banyak menimbulkan permasalahan baru. Terlebih lagi, dikhawatirkan dapat mengakibatkan gempa dan Tsunami. “Dari penambangan pasir itu dikhawatirkan terjadinya abrasi pantai, hancurnya terumbu karang, punahnya biota laut, pencemaran laut, merugikan tangkapan nelayan. Yang mengerikan longsornya Gunung Anak Krakatau yang dikhawatirkan menimbulkan gempa dan tsunami lagi,” paparnya.

Ia mengatakan, sebelumnya pada Kamis 29 Agustus 2019 pukul 14:00 wib, pihak Perusahaan PT.LIP telah mengadakan sosialisasi di desa Tejang Pulau Sebesi untuk melaksanakan penambangan pasir hitam di area perairan laut GAK. “Kami dari pihak masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi menolak tegas akan dilaksanakanya penambangan pasir tersebut dengan mempertimbangkan dari dampak penambangan pasir hitam,” katanya.

Masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi khawatir penambangan pasir di kawasan GAK dapat menimbulkan bencana tsunami. Karena, bisa saja akibat aktivitas  penyedotan pasir hitam tersebut kembali menimbulkan erupsi pada GAK.”Kami masih trauma akibat musibah tsunami selat sunda Desember 2018 lalu. Karena,  tsunami terjadi akibat longsornya GAK dan kami tidak mau musibah itu kembali menimpa. Untuk itu,  kami menolak aktivitas penyedotan pasir di Kawasan GAK yang merupakan pantai selat sunda,” katanya.

Untuk diketahui, PT LIP adalah milik Stefan Gunter Tjang, yang beralamatkan di jalan Muara Karang Raya, Penjaringan Jakarta Utara. Izin usaha Pertambangan tersebut untuk mengeruk pasir dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung, dengan Jangka waktu Operasi 5 tahun, sejak 26 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal saat itu, Budiharto.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mensinyalir izin yang dimiliki PT LIP cacat administrasi. Ditambah lagi, lokasi yang diduga hendak ditambang oleh PT.LIP itu merupakan lokasi yang dilarang untuk pertambangan. “Kita berharap Pemprov Lampung dapat dengan tegas menertibkan dan mencabut izin pertambangan pasir laut PT.LIP di wilayah tersebut dan seluruh perairan laut Lampung,” ujar Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, Senin (02/09/2019).

Menurutnya, perizinan pertambangan pasir laut yang dimiliki PT LIP diduga mall administrasi. Diketahui, perizinan pertambangan pasir laut PT.LIP keluar pada tahun 2015. “Karena diduga perizinan pertambangan pasir laut yang terbit antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di Provinsi Lampung di duga terjadi mall administrasi dalam perbitannya,” ungkapnya.

Irfan menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi Walhi Lampung kapal tersebut merupakan kapal hisap milik PT.LIP yang akan dipergunakan untuk melakukan pertambangan pasir laut di wilayah perairan laut Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung selatan di dekat Pulau Sebesi dan kawasan CA & CAL Gunung Anak Krakatau.”Namun sampai dengan saat ini belum ada aktivitas pertambangan yang dilakukan,” ungkapnya.

Meski belum melakukan altifitas, lanjutnya, keberadaan kapal tongkak milik PT LIP telah meresahkan warga sekitar.”Dengan adanya kapal itu sendiri telah menunjukan adanya dugaan PT LIP bakal mengeruk pasir disana. Padahal, areal tersebut areal dilarang untuk melakukan penambangan pasir,” jelasnya.

PT.LIP, jelasnya, juga diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K.”Proses penerbitan izinnya diduga kuat malladministrasi, ini harus dievaluasi dan diusut,” pungkasnya. Sementara, pihak PT. LIP hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (Ramona/Maryadi)

Komentar

News Feed