oleh

300 Warga Lampura Jadi PMI di Lima Negara Asia

Harianpilar.com, Lampung Utara – Akhir semester pertama (Januari-Juni) tahun 2019 sekitar 300 warga Lampung Utara menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Mereka menyebar ke lima negara Asia.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan ranmigrasi  (Disnakertrans) Lampura, Imam Hanafi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/08/2019) mengatakan pihaknya mencatat ada 300 warga Lampura telah bekerja di luar negeri atau menjadi PMI. Mereka tersebar di lima negara Asia antara lain : Berunai Darussalam, Hongkong, Malaysia, Singapura dan Taiwan.

“Ya kita mendata ada 300 orang yang teregister menjadi PMI di beberapa negara yakni 3 orang di Brunai, 49 orang di Hongkong, 100 orang di Malaysia, 43 orang di Singapura dan 105 orang dinTaiwan. Yang pasti penyaluran mereka ke luar negeri melalui perusahaan jada TKI resmi,” jelas Imam.

Kesemua PMI itu, kata dia, di dominasi oleh kalangan perempuan dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA. Sedangkan untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar berdasarkan pengurusan kartu kuning/AK1 hingga Juli 2019 ini sebanyak 2.799 orang dengan rincian 1.433 laki-laki dan 1.366 perempuan.

Tupoksi Disnakertrans sendiri, kata Imam ialah memberikan peluang pencari kerja (pencaker) mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya masing-masing.

Menurut dia, bila mengacu pada undang-undang nomor 5 tahun 2013 setiap perusahaan-perusahaan yang ada haruslah mengadakan koordinasi dengan pemerintah derah khususnya Disnakertrans jika membuka peluang pekerjaan. ” Seharusnya perusahaan jika ingin membuka peluang pekerjaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kita. Nanti kita yang mencoba mengumumkannya kepada publik,” katanya.

Seharusnya juga, lanjut dia, seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Lampura mesti ada pencatatannya di dinas tidak seperti saat ini hanya sebagian saja yang pencatatannya di dinas.

“Ada 148 perusahaan besar maupun kecil  yang terdata saat ini. Sebagian diantaranya ada pencatatannya di dinas. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2013 juga mengharuskan  kerjasama (bipatrid) perusahaan dengan Disnakertrans dalam hal mediasi perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan,” unkapnya.(iswant/yoan)

Komentar