oleh

Mesuji Berbenah Nota Dinas Dicabut, Program Khamami Dihapus

Harianpilar.com, Mesuji – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji (nonaktif) Khamami oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji melakukan banyak pembenahan. Selain mencabut aturan tentang nota dinas bupati untuk setiap pencairan anggaran, kini program warisan Khamami yang dinilai menyalahi aturan juga dihapus. Namun, program yang memang menjadi kepentingan rakyat seperti Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu) tetap direalisasikan.

Penjabat Sekertaris Daerah (Pj. Sekda) Mesuji, Indra Kusuma Wijaya, mengatakan, Pemkab Mesuji terus melakukan pembenahan, untuk program yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti Baperlahu dan BPJS terus dijalankan.”Semua program untuk rakyat berjalan, Baperlahu dan BPJS berjalan sampai 12 milyar,” ucapnya, Selasa (13/08/2019).

Menurut Indra, Pemkab Mesuji melaksanakan pembangunan sesuai mekanisme hukum dan tidak akan melakukan korupsi seperti dulu.”Kalau korupsi seperti dulu ya tidak bisa, kita ada aturan. Jika seperti dulu maen tabur aja tidak bisa,” tegasnya.

Putra Daerah Mesuji itu mengaku bahwa Pemkab Mesuji tidak melaksanakan program yang melanggar hukum dan kurang bermanfaat.”Ada satu program seperti jalan-jalan anak Yatim Piatu, ini resiko besar dan jadi temuan tapi dipaksakan, dari segi manfaat kurang pas jadi ini kita pending, karena jadi temuan dan melanggar aturan. Termasuk gaji TNI dan Polri mengawal itu melanggar hukum. Itu tidak boleh, tetapi yang di desa tetap dijalankan,” terangnya.

Pernyataan Indra ini menjawab pernyataan beberapa warga Mesuji yang berunjuk rasa di Jakarta.”Masyarakat agar mengetahui dan memahami mekanisme hukum, proses hukum kita serahkan kepada hakim, kita serahkan pada mekanisme hukum yang ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa warga Kabupaten Mesuji Lampung melakukan aksi damai di halaman Monas Jakarta, Selasa (13/08/2019). Aksi itu meminta Presiden Jokowi agar Bupati yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang saat ini dalam proses hukum tersebut dipulangkan.”Kita orasi ke Istana Negara. Selain ucapkan selamat pada Jokowi dan Ma’ruf Amin, kami minta Jokowi peduli pada Bupati Kami (Khamami) agar dipulangkan ke Mesuji. Kami kehilangan kepemimpinan beliau,” ucap Panca perwakilan Koordinator saat dihubungi wartawan, Selasa (13/08/2019).

Panca juga mengatakan kekecewaan dan harapannya pada Plt. Bupati Mesuji, Saply, TH. Hal itu dinilai karena banyak program yang ada tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.“Bisa kita lihat saat ini, banyak program yang tidak berjalan. Kesenjangan terjadi, BPJS mati, tidak adanya santunan anak yatim, guru ngaji, guru Injil, Marbot dan Infrastruktur. Kami harap Plt. Bupati Mesuji bijak dan tegas, dan melanjutkan program Bupati terdahulu,” jelasnya. (Sandri/Maryadi)

Komentar