oleh

Kades Way Hui Diduga Melakukan Pungli Biaya Sporadik

Harianpilar.com, Lampung Selatan – Kepala Desa Way Hui, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Cecep Sofiuddin Ali diduga melakukan pungitan liar (Pungli) biaya pembuatan surat tanah sporadik warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebesar Rp80 juta hingga Rp120 juta per surat.

Salah seorang warga Ponidi alias Sentot mengatakan sebagian tanahnya terkena dampak pembangunan  JTTS dan mendapatkan dana ganti rugi.

Namun demikian, kata dia, pada waktu pembuatan surat sporadik tanah di desa, dirinya dikenakan biaya Rp80 juta. Dia mengaku kaget dengan besaran biaya  yang diminta.

“Tanah saya memang kena dampak pembuatan JTTS dan mendapatkan dana ganti rugi dari pemerintah.  Pada waktu mengurus surat sporadik tanah di desa, saya dikenakan biaya sebesar Rp80 juta,” katanya belum lama ini.

Dia mengaku heran dengan biaya yang diminta oknum Kades Way Hui.  Begitu ditanya menyerahkan uangnya ke siapa, dia mengaku menyetorkan uangnya kepada salah seorang setaff desa.

“Memang yang menerima duit itu bukan kades langsung, melalui salah seorang setaffnya. Tapi ga mungkin kalau salah seorang setaffnya berani meminta sejumlah uang dalam jumlah besar tanpa perintah Kades,” cetusnya.

Parahnya lagi, salah seroang yang tidak mau ditulis namanya dikenakan biaya pembuatan surat tanah sporadik dari desa sebesar Rp120 juta.

Bahkan berdasarkan pengakuan warga semua ganti rugi JTTS dikoordinir oleh oknum aparat desa Way Hui. Istri Nasib mengaku mengenai ganti rugi JTTS, selalu diatur oleh oknum aparat desa yakni Jamal dan Rasiman.

Ditanya besarnya ganti rugi yang diterima, dia mengaku tidak tahu. “Semua sama pak Jamal dan pak Rasiman, termasuk yang membeli tanah yang sekarang ditempati, bahkan membeli material alat bangunan  untuk membangun rumah juga dibelanjain,”  katanya.

Sekretaris LSM Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK-Tipikor) Kabupaten Lampung Selatan Paulus Asiono mengatakan pihaknya sudah mencium adanya dugaan pungutan liar (Punglli) tersebut.

Pihaknya membentuk tim untuk melakukan infestigasi lebih mendalam terkait adanya permasalahan tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk mengungkap fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan.

“Apabila data dan keterangannya sudah lengkap, kami akan laporkan permasalahan tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, dan Polres Lampung Selatan untuk menangani kasus tersebut,” katanya Selasa (13/08/2019).

Kepala Desa Way Hui Cecep Sofiuddin Ali ketika hendak dikonfirmasi tidak ada di kantor. Menurut Kaur Pemerintahan Desa Way Hui Prayit, Kepala Desa dan Sekdes belum datang. (Mar)

Komentar