oleh

KPK Kembali Sorot Pajak Alat Berat

Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali menyoroti masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lampung serta mendorong agar pemprov menarik pajak alat berat dan perizinan pulau-pulau kecil di Bumi Ruwa Jurai, Senin (05/08/2019).

Meski sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tidak memprioritaskan penarikan pajak alat berat di beberapa perusahaan.

Karena, pemasukan sektor itu tidak terlalu berkontribusi untuk PAD ketimbang kontribusi perusahaan ke pemerintah.

Komisioner KPK, Thony Saut Situmorang, mengatakan, pihaknya tidak henti-hentinya mengingatkan dan menginstruksikan agar pemprov Lampung menarik pajak alat berat dan perizinan pulau-pulau kecil di Bumi Ruwa Jurai.

Ia mengaku selalu mengatakan hal yang sama dibanyak tempat, seperti Banyuwangi, Medan, Bengkulu dan Lampung. Menurutnya, kehadiran lembaga antirasuah ini untuk menjaga orang baik supaya tidak memakai rompi orange.

Instruksi ini merupakan sebuah peringatan dari KPK RI ke Pemprov Lampung. “Ketika negara rugi, maka akan jadi perhatian serius KPK,” ungkapnya saat mengisi diskusi di FSTV.

Dilain sisi, ia mengaku telah menjelaskan dasar instruksi tersebut. Baik secara filosofi, sosiologi dan yuridis. (Maryadi)

Komentar