oleh

Kementerian PPN/ Bappenas Diminta Adil ‘Tantang Adu’ Kelayakan Lampung-Kalimantan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) diminta bersikap adil dalam membuat pertimbangan penentuan lokasi calon ibukota Negara yang baru. Sehingga tidak terkesan wacana pemindahan Ibukota hanya diarahkan ke Kalimantan, padahal daerah lain seperti Lampung bersedia diadu kesiapannya untuk menjadi pusat pemerintahan.

Kementerian PPN/Bappenas sudah berulang kali menggelar acara Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara, namun tidak pernah memberikan ruang untuk saling mempresentasikan kesiapan antara Kalimantan dan Lampung.”Kita yakin pak Presiden Jokowi sangat realistis dan bebas kepentingan dalam menentukan lokasi Ibukota yang baru. Namun, kita melihat Kementerian PPN/Bappenas yang terkesan seperti mengarahkan hanya ke Kalimantan. Kita berharap Kementerian PPN/ Bappenas memberikan kesempatan Lampung untuk mempresientasikan kesiapan menjadi Ibukota,” ujar Sekretaris Tim Relawan DKILampung, Ary Meizary Alfian, Rabu (31/07/2019).

Menurutnya, Lampung siap di adu dengan Kalimantan dalam berbagai variabel kesiapan menjadi Ibukota, mulai dari ketersediaan lahan, air, pangan, material, hingga masalah ketahanan keamanan.”Soal bencana Lampung juga relatif aman, karena yang kita tawarkan adalah wilayah Sumatera bagian Timur yang secara historis tidak pernah terkena bencana. Secara kultur masyarakat Lampung sangat toleran dan terbuka dengan pendatang. Karena mayoritas masyarakat Lampung ada pendatang,” ungkapnya.

Tim Relawan DKI Lampung, lanjutnya, bersama Universitas Negeri dan Swasta di Lampung sudah memiliki kajian yang komprehensif tentang kesiapan Lampung menjadi Ibukota, hasil kajian itu telah di serahkan ke Pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah pusat diharapkan terbuka dan memberikan ruang untuk menyampaikan secara menyeluruh hasil kajian itu sebagai pembading dengan daerah lain. “Kita siap presentasi dihadapan Bappenas maupun Presiden, hasil kajian juga sudah di Pemprov Lampung. Yang terpenting pemerintah pusat khususnya Kementerian PPN/ Bappenas memberikan ruang untuk menyampaikannya dan tidak terus membangun framing seolah-olah hanya Kalimantan yang siap,” tandasnya.

Ary mengingatkan pemerintah pusat untuk berhati-hati dalam menentukan lokasi Ibukota negara yang baru, sebab jika sampai salah maka dampaknya akan turun-temurun dan menyangkut kepetingan seluruh rakyat Indonesia.”Jangan tergesa-gesar, pemerintah pusat harus benar-benar memiliki pertimbangan matang, dan semua daerah harus di bandingkan satu dengan yang lainya. Karena jika sampai salah maka dampaknya akan berkepanjangan dan menyangkut keeptingan seluruh bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wacana pemindahan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan dinilai memiliki banyak resiko. Salah satunya adalah banyaknya lahan gambut yang rawan terbakar.Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa rencana pemindahan ibu kotake Kalimantan harus hati-hati dan perlu kajian menyeluruh. Pasalnya, pulau terbesar di Indonesia itu didominasi oleh lahan gambut yang mudah terbakar.

“Kalimantan kan lahannya luas, kalau di Jawa sudah tidak ada lagi. Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur juga banyak bekas lubang tambang. Jadi harus dipilih dengan betul,” ujar JK seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (30/07/2019).

JK sebelumnya menyatakan bahwa suatu daerah harus memenuhi syarat lokasi strategis untuk menjadi ibu kota negara. Selain itu dari rekomendasi Bappenas, suatu wilayah yang menjadi ibu kota juga harus minim bencana.

Oleh karena itu, menurutnya, kajian pemindahan ibu kota ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saat ini, prosesnya baru sampai pada tahap pengkajian dan belum sampai perencanaan.

“Ya masih tahap kajian. Kalau ada jalan ini di mana, jembatan di mana. Jadi menentukan dulu, baru perencanaan, kita lihat perkembangannya,” katanya.

Rencana pemindahan ibu kota diketahui telah mencuat sejak dua tahun lalu. Wacana ini kembali muncul dalam pembahasan ratas di istana pada April lalu.

Presiden Joko Widodo sendiri telah meninjau empat daerah di Kalimantan yang disebut sebagai ibu kota baru yakni Palangkaraya, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau. Jika jadi dilaksanakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta diprediksi butuh biaya ekstra besar sekitar Rp466 triliun. (Maryadi/Mico P)

Komentar

News Feed