oleh

Lampung Dideklarasikan Sebagai Ibu Kota Negara

Harianpilar.com, Bandarlampung – Upaya tim relawan DKI Lampung untuk mewujudkan Provinsi Lampung menjadi Ibukota Negara (IKN) Indonesia makin nyata. Hal itu tampak dengan ditandatanganinya kajian tentang kelayakan Lampung menjadi Ibukota RI oleh seluruh Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung serta elemen masyarakat Lampung yang dilanjutkan dengan pendeklarasian DKI Lampung di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Kamis (25/07/2019).

Deklarasi tersebut dihadiri Ketua Relawan DKI Lampung Aziz Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Zulkifli Hasan, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat.

Kemudian rektor perguruan tinggi di Lampung, Tokoh Masyarakat, Ketua MUI Lampung KH Khairuddin Tahmid, Ketua REI Lampung Joko Santoso serta para Pemimpin Redaksi (Pimred) media massa.

Ketua Umum Relawan DKI Lampung, Aziz Syamsudin menjelaskan, dirinya sangat siap untuk mendukung Lampung sebagai Ibu Kota Negara. “Selama itu untuk kebesaran dan pengenalan Lampung, saya siap untuk mendukungnya,” jelas Aziz.

Aziz mengajak seluruh akademisi dan elemen masyarakat terlibat dalam mewujudkan Lampung sebagai ibukota Negara.

“Para akademisi harus terlibat aktif, untuk melakukan kajian-kajian mulai dari kajian lingkungan, budaya, ekonomi, dan lainnya. Kita juga harus mengajak sesepuh masyarakat Lampung dalam mendukungnya,” jelas Aziz.

Aziz berharap deklarasi ini tidak hanya berhenti di sini, tapi harus diiringi dengan kajian intelektual dan kebudayaan. “Kita harus menghadapi berbagai konsekuensi Lampung sebagai Ibukota Negara. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan hal ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik dan mendukung sepenuhnya inisiasi Tim Relawan DKI Lampung dalam menyelenggarakan kegiatan penandatanganan kajian dan deklarasi DKI Lampung oleh seluruh rektor dan elemen masyarakat Lampung.

Taufik Hidayat menjelaskan bahwa Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Pemindahan tersebut bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan semangat Indonesia sentris di seluruh kawasan Indonesia, dan menaruh harapan positif untuk menjadi negara maju di 2045.

“Ada empat Provinsi yang masuk penjaringan Bappenas sebagai calon ibukota negara, yakni Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan,” jelas Taufik.

Provinsi Lampung satu-satunya Provinsi yang masuk nominasi dari Pulau Sumatera. Hal ini, jelas Taufik, atas upaya semua elemen dan tokoh masyarakat Lampung yang diinisiasi tim Panja DKI Lampung akhirnya masuk kriteria Bappenas. Tentunya ini merupakan anugerah atas perjuangan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, sehingga akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Lampung.

“Dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung adalah yang paling siap menjadi ibukota Republik Indonesia, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter hankam,” jelas Taufik.

Kelebihan Lampung lainnya, semua elemen dan tokoh masyarakat yang ada di Lampung maupun Jakarta, sampai pusat kekuasaan, semuanya menyatakan dukungan konkretnya melalui tanda tangan. Bahkan pada saat melaksanakan Rakor Gubernur se-Sumatera di Provinsi Bengkulu, para Gubernur se-Sumatera memberikan dukungan kepada Provinsi Lampung menjadi Ibukota Negara (IKN). Dukungan tersebut dituangkan dalam Piagam Memorandum of Rafflesia.

“Salah satu pointnya adalah para Gubernur se-Sumatera mengusulkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif untuk dikaji menjadi ibukota negara RI dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatera dan pembangunan nasional,” ujar Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, Taufik Hidayat menjelaskan sedikitnya ada enam poin kekuatan Lampung sebagai alternatif ibukota negara. Enam poin tersebut mulai dari sisi geostrategis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, pertahanan dan keamanan, serta pusat pendidikan.

“Oleh karena itu, dengan adanya berbagai dukungan dari semua pihak dan kesiapan Provinsi Lampung serta kerja keras dan komitmen kita semua. saya yakin dan percaya Provinsi Lampung sangat layak dijadikan sebagai Ibu Kota Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UIN Raden Intan Lampung Moh. Mukri menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung Lampung sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Dalam mewujudkan DKI Lampung, maka kita harus memperkenalkan dan munjukkan diri bahwa Lampung siap untuk menjadi Ibu Kota Negara.

“Saya sepenuhnya setuju. Untuk itu, kita harus menujukkan diri bahwa Lampung layak menjadi Ibu Kota Negara,” jelasnya.

Selain itu,  Ketua Relawan DKI Lampung yang juga Rektor Darmajaya, Andi Desfiandi mengatakan kegiatan ini baru tahapan awal saja. “Kita akan terus melakukan gerakan lainnya. Ya kita akan melakukan action agar Lampung ini dapat menjadi ibukota. Kami yakin Lampung akan menjadi ibukota, ” ujarnya.

Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan dukungannya Lampung dijadikan DKI mengingat potensi dan lokasinya yang strategis.
“Lampung berada di ujung selatan Sumatera dan berdekatan dengan Pulau Jawa memiliki banyak potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya,” kata dia.

Menurut dia, posisi Lampung sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain.

Potensi Lampung, lanjut dia, tak hanya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata saja, tetapi juga sektor lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Lampung lanjut dia, memiliki bandara internasional dan landasan pacunya dapat diperluas hingga 5 km atau hampir sama dengan Bandara Soekarno Hatta.

“Lahan untuk pembangunan bandara terutama landasan pacunya bisa diperpanjang hingga 5 km. Pemerintah juga tak terlalu repot untuk pembebasan tanahnya karena sebagian milik negara (PTPN 7, red),” jelasnya.

Selain itu, Lampung juga memiliki Pelabuhan Panjang (Pelindo II), pelabuhan peti kemas yang dapat melayani kapal sepanjang 200 meter.

“Pelabuhan Panjang memiliki kedalaman 13,5 meter, atau terdalam kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga kapal barang berbobot ribuan ton dapat bersandar untuk bongkar muat,” ujarnya lagi.

Selain itu, menurut dia, Lampung memiliki lahan yang cukup luas yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur kawasan ibu kota.

“Banyak tanah negara seperti milik PTPN 7 di Lampung dapat digunakan untuk dijadikan kawasan ibu kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung adalah yang paling siap menjadi ibu kota Republik Indonesia, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter hankam.

Herman HN dalam kesempatan itu meminta deklarasi tersebut tak hanya berhenti di sini saja, tetapi juga melalui kajian yang matang.

Ia juga meminta partai politik atau anggota DPR RI terpilih dapat memperjuangkan Lampung menjadi ibu kota negara.

“Parpol maupun anggota DPR-nya dapat melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah maupun dengan intern di Dewan untuk menggolkan DKI Lampung,” ujarnya.

Herman mengharapkan usulan menjadikan Lampung sebagai Ibu Kota RI terwujud sehingga dapat mensejahterakan masyarakat setempat.

Pada kesempatan yang sama seluruh Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung serta elemen masyarakat Lampung mendukung Gubernur Arinal Djunaidi mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (Harry)

Komentar