oleh

Bank Utomo Juga Anggap ‘Pemberian Fee’ Praktik Lazim

Harianpilar.com, Bandarlampung – PT.BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung atau Bank Utomo yang memiliki produk kredit pegawai negeri sipil (PNS) menganggap pemberiaan fee pada oknum Bendaharawan atau juru bayar instansi pemerintah yang membantu menyalurkan kredit atau membayaran ansuran pinjaman pegawai yang dinilai banyak pihak masuk dalam kategori gratifikasi adalah praktik yang lazim dalam industri per-bank-kan.

Hal itu disampaikan  Kepala Divisi SDM & Umum Bank Utomo, Riko Simanjuntak, dalam surat nomor 329/UMSL/07/2019 yang dikirim ke Redaksi Surat Kabar Harian Pilar, baru-baru ini. Dalam surat tersebut, Riko Simanjuntak, mengatakan, mengenai total kredit yang telah disalurkan oleh Bank Utomo dapat dilihat pada data Laporan Keuangan Publikasi Perbankan, melalui papan pengumuman di kantor Bank Utomo atau di laman Laporan Keuangan Publikasi Perbankan. Kredit Bank Utomo disalurkan ke berbagai sektor kredit antara lain kredit produktif dan kredit konsumtif terrnasuk kredit pegawai swasta dan PNS,”Dimana dalam penyalurannya tentu tidak tarlepas dari persaingan yang sangat ketat antara bank kompetitor, untuk menjaga strategi bisnis Bank kami tersebut, maka kami tidak dapat memberikan info terkait besaran masing-masing sector kredit pada bank kami,” ungkapnya.

Dalam penyaluran kredit pegawai, jelasnya, Bank Utomo bermitra kerja dengan perusahaan swasta maupun Dinas/lnstansi terkait, yang berlandaskan pada suatu Perjanjian Kerjasama (PKS). “Terkait collection fee/upah pungut atas asset produktif bank yang berlandaskan pada suatu PKS, merupakan pratik bisnis yang lazim di industri perbankan, baik Bank Swasta maupun Bank Pemerintah, dimana collection fee/upah pungut tersebut merupakan institusional fee yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan atau dinas/instansi yang bersangkutan,” ujar Riko menjawab pertanyaan berapa persen Bank Utomo memberikan fee.

Riko mengakui bahwa pemberian fee itu diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),”Bank kami merupakan salah satu dari bank yang diawasi oleh otoritas yang berwenang sebagaimana bank – bank lain di Indonesia, sehingga secara berkala dan sewaktu-waktu dilakukan pengawasan langsung oleh otoritas yang berwenang mengawasi perbankan,” terangnya menjawab pertanyaan apakah OJK mengetahui pemberian fee itu.

Menurut Riko, dengan adanya kerjasama yang berlandaskan pada suatu PKS antara Bank Utomo dengan para mitra kerja baik swasta maupun dinas/instansi, tentunya dapat memberikan kontribusi positif dalam penegakan disiplin pegawai, khususnya dalam meningkatkan kinerja karyawan yang bersangkutan.

Untuk diketahui, sejumlah pihak mulai dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Anggota DPD RI hingga Pengamat hukum menilai pemberian fee oleh Bank pada Bendaharawan atau juru bayar instansi pemerintah yang membantu menyalurkan kredit atau membayarkan ansuran pegawai harus dihentikan karena masuk dalam kategori gratifikasi sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bahkan, hal itu menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pada Pasal 4 Angka 8 disebutkan PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.

KPK menyatakan fee dari Bank daerah maupun Nasional yang di terima pejabat daerah masuk kategori gratifikasi. Bahkan, KPK sudah mengedus bukan hanya bank daerah, sejumlah bank nasional juga melakukan prakrik serupa.”Pejabat menerima fee bank daerah sama dengan gratifikasi. Tidak ada ketentuan yang membolehkan pejabat negara menerima fee,” demikian keterangan KPK yang dilansir hukumonline.com.

KPK menyatakan akan melakukan penindakan terhadap masalah itu.”Selama ini hanya imbauan bagi mereka untuk mengembalikan hasil gratifikasi. Tapi jika tak diindahkan juga, KPK akan meneruskan hal ini ke ranah penindakan,” demikian bunyi pernyataan KPK itu.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung, Andi Surya, mengatakan, Fee bank untuk bendaharawan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tidak diatur dalam sistem tugas bendaharawan. Akibatnya para bendaharawan gaji justru memperoleh beban tugas tambahan dari luar unit kerjanya. Dalam hal ini dari Bank pemberi kredit ditugaskan memotong gaji ASN yang meminjam pada bank itu sebagai angsuran kredit.

“Dari pada bendaharawan menjadi korban gratifikasi, baiknya Bank pemberi kredit berhubungan secara ‘man to man’ saja, tidak lagi lewat bendaharawan. Dengan demikian setiap ASN yang ingin mengajukan kredit bisa urus sendiri saja tanpa melalui bendaharawan gaji. Ini lebih aman untuk bendaharawan, bank dan ASN itu sendiri. Sehingga masalah gratifikasi bisa ditepis,” terangnya.

Dengan model man to man, lanjutnya, Bank-bank juga bisa bersaing secara sehat untuk mendapatkan nasabah.”Silah-silahkan saja bank-bank bersaing. Urus sendiri-sendiri ke masing-masing ASN,” tandasnya.

Andi Surya juga menilai OJK perlu membuat regulasi guna menertibkan masalah fee bank ini.”Saya kira OJK perlu membuat regulasi guna menertibkan masalah ini,” pungkasnya.

Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto Alam, menyatakan dugaan pemberian fee atau hadiah oleh Bank pada Bendahara dan juru bayar instansi pemerintah yang membantu menyalurkan kredit pegawai dan membayaran ansuran kreditur harus diusut oleh penegak hukum. Jika terbukti, maka pemberi dan penerima dinilai bisa di jerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebab hal itu termasuk dalam dugaan gratifikasi karena tidak tercatat dalam penerimaan pemerintah dan menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.”Saya kira itu perlu diusut. Penindakan di perlukan agar tidak terus terulang, karena praktik ini sepertinya sudah berlangsung lama,” ujar lYusdianto Alam.

Menurutnya, dugaan pemberian fee atau honor oleh Bank terhadap Bendahara Instansi Pemerintah bisa di jerat UU Tipikor. Sebab hal itu berkaitan dengan jabatan oknum ASN tersebut.”Kecuali jika penerima melaporkan pemberian fee itu maka tidak bisa di jerat UU Tipikor. Karena itu perlu diusut, pengusutan juga untuk pencegahan agar tidak terus terulang,” tandasnya.

Kedepan, lanjutnya, fee dari Bank itu bisa dijadikan pemasukan bagi pemerintah.”Kedepan itu tidak boleh lagi diterima secara individu. Tapi harus tercatat sebagai pemasukan pemerintah,” terangnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jelasnya, harus membenahi persoal dalam kegiatan jasa keuangan ini.”OJK harus membenahinya. Jangan di biarkan persoalan seperti ini terus berlangsung,” pungkasnya. (Maryadi)

Komentar