Harianpilar.com, Bandarlampung – Pengamat Politik Nasional Rocky Gerung memprediksi sejumlah kecurangan akan tetap terjadi dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2020, termasuk di Lampung.
Bahkan, masih kata dia, isu-isu seputar suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara) masih menjadi bahan jualan para pelaku politikus guna menjegal lawan politiknya.
Hal itu diungkapkan Rocky Gerung usai Diskusi Publik di halaman Fakultas FISIP Unila dengan tema Politik Akal Sehat untuk Membangun Peradaban Demokrasi, Selasa (02/07/2019).
Dalam sesi konferensi pers, Bung Rocky mengatakan keadaan hari ini (Hasil Pilpres) bukan merupakan suatu kelegaan bagi publik untuk merayakan kemenangan. Sehingga, kondisinya masyarakat luas dibujuk untuk bertepuk tangan.
“Saya melihat ada semacam perkawinan yang tidak suci dalam hasil pilpres. Pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jelas memang itu legal. Tapi secara moral itu cacat, ” tandasnya.
Dia menilai, persoalan pilpres secara etis tidak bisa langsung diselesaikan hari ini. Dan persoalan tersebut tentunya akan terbawa dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tahun depan.
“Karena pemainnya, massanya dan orang-orangnya itu saja. Sebab pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari peran yang ada di pusat,” terangnya.
Terlebih, kata Rocky, kekuatan finansial tentunya sudah terkuras saat pelaksaan pilpres tahun ini. “Jadi daya beli terhadap publik itu berkurang. Kalau tidak bisa dibeli kan otomatis main curang saja,” terkanya.
Artinya, lanjut dia, dari awal beban itu ada di sistem politiknya. “Irasional yang mahal. Jadi kedepan saya melihat tetap ada potensi gesekan itu. Termasuk dalam kesenjangan sosial. Karena tidak akan selesai dengan transaksi antar partai saja,” kata dia.
Rocky menilai kontestasi politik di Indonesia dimenangkan bukan oleh pasangan calon yang terjun langsung. Akan tetapi dimenangkan oleh oligarki di berbagai komponen, khususnya pengusaha.
“Jadi agar tidak terpengaruh dengan itu bisa dengan menghidupkan akal sehat. Caranya adalah dengan mengatakan tidak pada kekuasaan. Jangan malah latah menganggap kekuasaan memproduksikan diri. Semoga ‘pelampung demokrasi’ bisa dibuat di Lampung,” pungkasnya. (Ramona)
