oleh

Dipimpin Khamami, Ada Pemotongan Anggaran 20 Persen dan Nota Dinas

Harianpilar.com, Bandarlampung – Sebanyak tujuh orang saksi dihadirkan  untuk memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan pekara suap fee proyek Kabupaten Mesuji dengan terdakwa bupati (nonaktif) Mesuji Khamamik, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Mesuji Wawan Suhendra, dan adik kandung Khamami, Taufik Hidayat.

Dari ke-tujuh orang saksi yang hadir, terdapat seorang saksi pensiunan PNS Kabupaten Mesuji, Umar Rasyidi, yang dimintai keterangannya sebagai Penjabat Kadis Kehutanan dan Perkebunan di Mesuji.

Dalam keterangannya, Umar Rasyidi, mengatakan bahwa aturan yang diterapkan oleh Khamamik saat jadi Bupati Mesuji kacabalau.“Terdapat aturan pemotongan dari beberapa anggaran non-budgeting sebesar 20% dari anggaran ATK hingga pada anggaran konsumsi, yang dengan alasan untuk penghematan anggaran,” kata Umar, di persidangan, Senin (01/07/2019).

Selain itu, di Kabupaten Mesuji juga terdapat aturan, diwajibkannya nota dinas untuk setiap pencairan yang ditujukan langsung kepada bupati sebagai permohonan pencairan dana proyek hingga pada pencairan SPJ. Dan belum tentu seluruhnya dapat dicairkan 100%  atau sesuai pengajuan.

Dari aturan – aturan yang diberlakukan tersebut, Umar Rasyidi pun sempat mengatakan bahwa jabatannya sebagai kepala dinas seolah-olah tidak dianggap oleh bupati.

Sebab segala sesuatunya harus dengan persetujuan dari Khamamik, sementara kepala dinas hanya bersifat mengisi jabatan tanpa bisa berbuat apa-apa.

Khamamik sendiri mengakui adanya nota dinas tesebut, lantaran ia tidak percaya seutuhnya kepada para bawahannya.

Namun aturan tersebut menuai polemik, selain tidak efisien pencairan dana yang didapat tidak sepenuhnya itu pun terkesan adanya pemotongan dari sang bupati. (FS/Maryadi)

Komentar

News Feed