oleh

Bupati Pesibar Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD

Harianpilar.com, Pesisir Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat  (Pesibar) mengelar rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah tentang pandangan umum fraksi -Fraksi DPRD, Rapat Paripurna ini di berlangsung di Gedung wanita, Rabu (26/06/2019).

Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, menyampaikan langsung jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang sebelumnya telah disampaikan pada rapat paripurna hari selasa tanggal 25 Juni 2019; diantaranya jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi PDIP.

Bupati menyampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan audit bpk terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2018 sudah diserahkan ke DPRD langsung oleh BPK RI, perwakilan Provinsi Lampung dan diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Pesibar pada tanggal 28 Mei 2019 di Bandarlampung.

Tentang target pendapatan daerah tahun 2018 yang belum memenuhi capaian target pendapatan daerah sebesar Rp797,71 miliar lebih dan hanya terealisasi sebesar Rp775,33 miliar lebih masih kurang realisasi sebesar Rp22 miliar lebih atau hanya mencapai 97,19 persen.

Bupati menjelaskan bahwa PAD tidak tercapai sebesar Rp9,5 miliar lebih disebabkan oleh dana JKN yang merupakan dana yang ditransfer langsung dari pusat ke puskesmas tanpa melalui mekanisme kas daerah, sehingga bersifat non potensi dan tidak dapat dikontrol oleh daerah.

Selanjutnya dari sisi pendapatan transfer yang tidak tercapai sebesar Rp12,70 miliar lebih. hal ini disebabkan oleh alokasi dana transfer bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan pendapatan umum negara dan kebutuhan pendanaan daerah.

“Tentang penataan lanjutan ruang sidang dan rapat di gedung Kantor DPRD dapat kami sampaikan bahwa dalam APBD 2019 telah dianggarkan pekerjaan pembuatan meubeler DPRD Kabupaten Pesisir Barat termasuk didalamnya pekerjaan penataan ruang sidang yang saat ini sedang dalam proses lelang. hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi Gerindra – PKS poin 4,“ ujar Agus.

Sementara untuk prioritas pembangunan wisata Labuhan jukung yang merupakan wajah Ibukota Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan perda nomor 03 tahun 2017 tentang rencana induk Pariwisata Daerah Pesibar, menetapkan kawasan Labuhan Jukung adalah Zona 4 untuk pengembangan kawasan pariwisata daerah.

“Pada tahun 2019 ini fokus prioritas pengembangan di Kabupaten Pesisir Barat di prioritaskan untuk pengembangan kawasan pariwisata di zona 1 kawasan Tanjung Setia untuk mendukung pelaksanaan Event Surfing Internationale krui Pro. Sementara untuk pengembangan kawasan wisata labuhan jukung direncanakan pada tahun berikutnya,” jelas Bupati.

Berkaitan dengan penambahan fasilitas rumah sakit KH. M. Thohir krui telah menjadi perhatian DPRD. ”Untuk program kegiatan tahun Anggaran 2020 telah diusulkan Alokasi dana DAK melalui aplikasi Krisna diantaranya, pengadaan ruang operasi, penambahan alat kesehatan, ambulance, mobil jenazah, IPAL dan lainnya,” tukas Bupati.  (Mar/Daniel)

Komentar