oleh

DPD RI : Stop Gratifikasi Bank

Harianpilar.com, Bandarlampung – Bank diminta menghentikan praktik gratifikasi terhadap Bendahara atau juru bayar instansi pemerintah yang membantu menyalurkan kredit dan menyetorkan ansuran peminjam. Sebab hal itu menjadikan Bendahara atau juru bayar sebagai korban, disatu sisi terbebani pekerjaan di luar tanggungjawab, disisi lain bisa terkena gratifikasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta membuat regulasi yang bisa menertibakan hal tersebut. Terutama untuk mendorong agar Bank berhubungan langsung dengan peminjam tanpa melalui Bendahara atau juru bayar pemerintah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung, Andi Surya, mengatakan, Fee bank untuk bendaharawan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tidak diatur dalam sistem tugas bendaharawan. Akibatnya para bendaharawan gaji justru memperoleh beban tugas tambahan dari luar unit kerjanya. Dalam hal ini dari Bank pemberi kredit ditugaskan memotong gaji ASN yang meminjam pada bank itu sebagai angsuran kredit. (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI KAMIS, 27-JUNI-2019) 

Komentar