oleh

Bawaslu Bandarlampung Minta NPHD Diteken Sebelum 1 Oktober

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung meminta Pemkot setempat segera memberikan kepastian terkait anggaran pengawasan Pilwakot 2020 sebelum 1 Oktober 2019. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pilkada 2020, NPHD harus sudah diteken pada tanggal 1 Oktober 2019.

Menurut Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah, hak tersebut sesuai dengan rancangan PKPU tentang Tahapan Pilkada 2020 yang saat ini sedang diujimataterikan.

“Kalau di PKPU-nya 1 Oktober sudah diteken NPHD. Sebaiknya, dilakukan sebelum itu. Sebab, dua bulan sebelum tahapan kita juga harus bentuk tim Adhoc-nya,” ujarnya, Selasa (25/06/2019).

Chandra juga menyampaikan, pihaknya telah mengajukan rencana anggaran pengawasan Pilwakot 2020 ke Pemkot sebesar Rp22 miliar.

Namun, berdasarkan informasinya, dari total anggaran tersebut, Bawaslu Bandarlampung mendapatkan jatah Rp10 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandarlampung tahun 2019.

Kendati demikian dia mengaku belum mendapat informasi resmi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung. “Belum tahu. Dalam waktu dekat akan dibahas secara internal, ” ujarnya.

Candra menilai, kebutuhan pengawasan kali ini tentunya berbeda dengan tahun 2015. Di mana, Bawaslu saat ini merupakan lembaga tetap. Selain itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertambah, tentu membuat tim pengawas bertambah.

“Saat ini kan ada perbedaan. Dari struktur kelengkapannya saja sudah berubah. Perbedaan jelas ada di TPS yang bertambah. Tentunya untuk honor panwas sampai ke tingkat bawah juga bertambah. Makanya anggaran keseluruhannya juga bertambah,” tukasnya.

Sementara itu, Pemkot Bandarlampung belum mau melakukan pembahasan anggaran tahapan Pillwakot 2020. Itu bakal tetap terjadi jika semua lembaga belum menyetor usulan anggaran tersebut.

Kepala Badan Penglola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Trisno Andreas mengatakan, saat ini baru Bawaslu yang sudah mengajukan anggaran terkait tahapan Pilwakot. Kendati demikian belum dibahas secara detail oleh pihaknya.

“Kita maunya secara komprehensif membahas itu. Tidak hanya Bawaslu saja. Tapi sekaligus dengan KPU beserta pihak keamanan. Baru kemudian nanti bahasan bisa dibawa ke Badan Anggaran DPRD. Karena ini masuk APBDP, ” ujarnya.

Dia menegaskan, belum memplot anggaran tahapan Bawaslu Bandarlampung sebesar Rp10 miliar selama September hingga Desember 2019.

“Ini masih cukup panjang bahasannya. Ketika sudah mengajukan semua baru kita bahas. Kemudian TAPD bersama Banang juga membahas. Belum tahu berapanya. Kita mesti kaji dulu. Bagaimana kebutuhannya, kemudian disesuaikan dengan regulasi yang ada. Kita juga sudah komunikasikan ke KPU agar cepat diselesaikan,” kata dia.

Mengenai permintaan NPHD dilakukan sebelum 1 Oktober 2019, dia mengaku hal tersebut bergantung pengesahan APBDP.

“Ini juga kan ada peran legislatif dalam pembahasannya. Kalau APBD-nya disahkan lebih dari itu, kan enggak bisa juga teken NPHD-nya,” ujarnya. (Ramona)

Komentar

News Feed