oleh

Menunggak 3 Bulan, Listrik Kantor DPRD Lampura Diputus

Harianpilar.com, Lampung Utara – PLN Cabang Lampung Utara memutus jaringan arus listrik Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rumah Dinas Ketua DPRD, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) lantaran menunggak selama tiga bulan.

Menurut pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bumi Nabung, pemutusan itu dilakukan karena belum terbayarkannya listrik selama tiga bulan, yang terhitung dari bulan Maret, April dan Mei 2019.

“Rumah Dinas, Kantor DPRD kita putus, karena menunggak tiga bulan dengan nominal diatas Rp55 juta,” kata Mahajana Mega Patra, petugas PLN ULP Bumi Nabung, Senin (27/05/2019).

Sebelumnya sudah dilakukan peringatan, namun karena tenggang waktu sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 lalu harus segera di eksekusi dan pihak DPRD tetap tidak melakukan pembayaran dengan meminta tempo sampai tanggal 27 Mei 2019, tapi sampai tanggal tersebut belum juga ada realisasi sehingga jaringan listrik di Rumah Dinas Ketua dan Kantor DPRD setempat terpaksa diputuskan. “Hingga hari ini tidak juga dibayar maka kita eksekusi,” lanjutnya.

Untuk proses selanjutnya, semua meteran listrik baik dari Kantor DPRD dan Ketua tersebut akan dibawa ke kantor PLN dan sampai dilunasi semua tunggakan tersebut. Setelah semua sudah dilunasi akan kembali dipasangkan. “Nanti kalau sudah dilunasi kita pasang lagi,” ungkapnya.

Dari pantauan rombongan PLN melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bumi Nabung, mendatangi Rumah Dinas Ketua DPRD dan melepas satu unit meteran (termis) listrik yang terpasang.

Kemudian mereka menuju Kantor DPRD, disana rombongan PLN yang dipimpin Manager ULP Bumi nabung, Mahajana Mega Patra, melepas tiga termis listrik yang kemudian dibawa ke kantor PLN setempat.

“Rumah Dinas, Kantor DPRD kita putus, karena menunggak tiga bulan dengan nominal diatas Rp.55 juta,” jelas Mahajana Mega Patra, kepada wartawan usai eksekusi termis, di Kantor DPRD, senin (27/05/2019)

Dikatakanya juga, sebelumnya sudah dilakukan peringatan, namun karena tenggang waktu sampai tanggal 20 Mei 2019 harus segera di eksekusi dan pihak DPRD minta tempo sampai tanggal 27 Mei 2019, “dan hingga hari ini tidak juga dibayar maka kita eksekusi.” ujar nya.

Sementara Sekwan Adrie mengatakan membenarkan terputus nya listrik yang ada di kantor DPRD kabupaten lampura karena uang di di kas daerah masih dalam proses pencarian belum di cairkan pungkasnya . (Iswant/yoan/Maryadi)

Komentar