oleh

Plt Kadisdikbud Lampura Berjanji Tuntaskan Polemik Dana Sertifikasi

Harianpilar.com, Lampung Utara – Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Toto Sumedi berjanji akan merampungkan polemik tunjangan profesi (Sertifikasi) tahun 2013 paska hari raya Idul Fitri 1440 H nanti.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/05/2019) Toto mengatakan terkait polemik sertifikasi guru tahun 2013 yang lalu, dia telah memanggil Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan Kepala Seksie (Kasei) SD Disdikbud setempat.

“Kemarin saya panggil Kabid Tenaga Pendidik dan Kasie SD. Kabarnya permasalahan itu muncul dikarenakan kemungkinan input data yang di Kementerian berbeda dengan data yang diajukan oleh Dinas Pendidikan terkait besaran dana sertifikasi untuk masing-masing guru yang ada. Habis lebaran saya perintahkan bagian yang membidanginya untuk menanyakan kembali secara resmi ke Kementerian,” ujar Toto yang juga menjabat Assisten II Sekretariat pemkab setempat.

Menurut dia, Disdikbud selalu melakukan verifikasi data dan besaraan sertifikasi yang hasilnya langsung disampaikan ke Kementerian pendidikan. Namun jumlah besaran yang diusulkan berbeda dengan jumlah besaran yang tertuang dalam SK Kementerian yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran untuk sebagian serta kekurangan pembayaran untuk sebagian guru lainnya. ” Dari situlah audit dilakukan oleh BPK yang hasilnya ada kelebihan dan kekurangan pembayaran sertifikasi tahun 2013. Saya juga gak tahu secara detail jumlah guru dan besaran dana yang lebih bayar serta kurang bayarnya,” kata Toto

Terakhir kali, lanjut Toto, Disdikbut pada akhir Oktober kembali menanyakan hal tersebut ke Kementerian namun sampai saat ini tidak ada jawaban pasti dari Kementerian. ” Kita upayakan masalah ini selesai cepat. Saya juga baru tahu masalah ini terjadi pada tahun 2013 yang lalu yang hingga kini belum terselesaikan,” pungkasnya.

Diketahui, Polemik sertiikasi 2013 ini mencuat setelah  beberapa guru menanyakan haknya yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah. Terdapat 937 guru yang mengalami kekurangan pembayaran dengan jumlah nominal Rp4.105.309.500,- dan 903 guru yang mengalami kelebihan pembayaran dengan jumlah nominal Rp1.109.104.100.

Desakan publik kepada Diadikbud untuk segera menyelesaikan polemik sertifikasi 2013 lalu bahkan spekulasi publikpun mulai bermunculan terkait lamanya waktu penyelesaian polemik tersebut serta status keuangan negara yang ada di kas daerah meski sudah ada klarifikasi dari pejabat terkait tentang status keuangan negara yang diperuntukan untuk sertifikasi guru tersebut. (Iswant/yoan)

Komentar

News Feed