oleh

Bawaslu: Tak Puas Hasil Pleno, Silahkan Gugat ke MK

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mempersilahkan kepada para peserta pemilu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diperuntukan bagi peserta pemilu yang belum puas dengan hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat Provinsi Lampung.

“Bagi yang belum puas dengan hasil pleno rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat Provinsi Lampung ini, kami memberikan ruang kepada peserta pemilu untuk mengajukan gugatan ke MK,” terang Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Senin (13/05/2019).

Terpisah, Anggota KPU Provinsi Lampung, M. Tio Aliansyah menjelaskan, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan gugatan ke MK 3 x 24 jam usai pleno tingkat nasional.

“Sesuai PKPU 10/2019 tentang Program, Jadwal, dan Tahapan pleno tingkat nasional selesai tanggal 22 Mei. Artinya sejak tanggal 22 Mei itu parpol maupun calon DPD bisa mengajukan keberatan ke MK,” jelasnya.

Seperti diketahui, KPU Lampung telah menyelesaikan serangkaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Meski diklaim berjalan lancar, namun pleno yang berjalan selama tiga hari itu, Kamis – Sabtu (09-11/05/2019) diwarnai beberapa keberatan para saksi peserta pemilu.

Untuk itu, Bawaslu Provinsi Lampung mencatat ada  beberapa hal dalam pelaksanaan pemilu ini yang patut menjadi perhatian KPU Provinsi Lampung.

”Ya, masih ada pekerjaan rumah untuk KPU yang menjadi catatan kami agar pelaksanaan pemilu di Lampung lebih baik lagi,” sebut Khoir – sapaan akrabnya.

Menurut Khoir, beberapa hal yang menjadi perhatian ialah terkait keberagaman C1 sertifikat yang dimiliki saksi parpol dan caleg di lapangan.

”Kami sudah menyampaikan, ada banyak salinan C1 sertifikat beragam di lapangan. Ini menjadi evaluasi bagi KPU bagaimana dalam proses rekrutmen dan pembinaan sebagai jajaran adhock di tingkat bawah harus lebih baik dan dicermati lagi,” sebut Khoir.

Lalu, terkait catatan pleno di PPK di Bandarlampung yang membuka C1 plano sehingga kemudian ada persoalan yang masuk di Bawaslu akhirnya tidak bisa dipersoalkan di dalam pleno tingkat provinsi. ”Ini menjadi catatan bagi kami berikut terkait keputusan memerintahkan KPU Lampung Timur dalam melakukan rekapituasi ulang di 2 kecamatan yang dilakukan,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan memang ada perbedaan konsep pengajuan keberatan antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Di mana, catatan keberatan dalam pleno harus ditulis Komisioner KPU berdasarkan keterangan saksi dan Bawaslu, serta wajib ditindaklanjuti pada tingkatan di atasnya.

”Catatan Bawaslu sebenarnya sudah disampaikan saat rakor terbatas. Kami sudah membuka peluang penghitungan ulang bila ada rekomendasi dari Bawaslu sampai 10 Mei. Tapi nggak ada laporan. Perintah KPU provinsi Lampung ke KPU kabupaten/kota itu koreksi kita sebagai jenjang di atas KPU kabupaten/kota. itu hasil diskusi dengan Bawaslu seizin KPU RI,” tandasnya. (Ramona/Maryadi).

Komentar

News Feed