Anggaran DPRD Tuba Beraroma Dugaan ‘Fiktif dan Mark-up’

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pengelolaan dan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulangbawang (Tuba) diduga kuat sarat penyimpangan. Hal itu terlihat dari ditemukannya perjalanan dinas yang diduga fiktif, indikasi mark-up, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

Masalah itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD Tuba tahun 2017. Dalam LHP itu ditemukan sedikitnya Rp1.593.668.200 anggaran DPRD Tuba yang bermasalah dan harus di kembalikan ke kas daerah (Kasda).

Anggaran itu terdiri dari kelebihan pembayaran TKI dan tunjangan reses sebesar Rp481.950.000. Pada bulan November dan Desember 2017 Pemkab Tuba merealisasikan pemberian TKI dan tunjangan reses kepada 45 Pimpinan dan Anggota DPRD Tuba masing-masing sebesar Rp945.000.000 dan Rp472.500.000. Sekretariat DPRD membayarkan TKI dan tunjangan reses sebanyak lima (5) kali tunjangan representasi Ketua DPRD untuk 45 orang masing-masing sebesar Rp10.500.000 (5x Rp. 2.100.000,00). Pembayaran tunjangan tersebut mengacu pada perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tuba oleh BPKAD, yang termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 188.31/7808/SJ tentang Penjalasan Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hal Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulangbawang masuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah rendah. Oleh karena itu, TKI dan tunjangan reses seharusnya dibayarkan sebanyak tiga (3) kali dari uang representasi Ketua DPRD. Atas kesalahan pengelompokan kemampuan keuangan daerah tersebut, terjadi kelebihan pembayaran TKI sebesar Rp321.300.000,00 dan tunjangan reses sebesar Rp160.650.000,00 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada bulan November dan Desember 2017. (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI KAMIS, 11-APRIL-2019) 

Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *