Dirjen Bina Keuangan Surati Pemkab Tuba

Harianpilar.com, Tulangbawang – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang (Tuba) terkait persoalan pemberian tunjangan kepada sejumlah pejabat yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Surat tersebut sebagai tanggapan kekisruhan sah tindaknya pemberian tunjangan tersebut.

Dalam surat bernomor : 910/2430/Keuda itu, disebutkan penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Honorarium Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan Honorarium (penghasilan) atas pelaksanaan kegiatan bilamana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Tulangbawang, Saut Sinurat,. SH mengatakan, pemberian insentif tersebut sesuai dengan UU 12 tahun 1980 pasal 3 ayat 1.”Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Tahun Anggaran 2017 Nomor 18A/LHP/XVIII.BLP/05/2018, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melakukan upaya konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB berkenaan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” terangnya, Senin (08/04/2019). (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI SELASA, 09-APRIL-2019)

Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *