Kebocoran Anggaran APBD Tuba BPK ‘Patahkan Alibi’ Sekda dan Kepala BPKAD

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantahkan semua alibi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulangbawang (Tuba). BPK tetap merekomendasikan anggaran dana tunjangan yang menyalahi ketentuan itu dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda)

Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 18C/LHP/XIII.BLP/05/2018 disebutkan beberapa tanggapan dari Pemkab Tuba, yakni Sekda Tuba menyatakan bahwa terhitung mulai bulan Maret 2018, PNS dan CPNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hanya menerima satu tambahan penghasilan yaitu tunjangan beban kerja, untuk selanjutnya akan dilakukan penataan terhadap ketentuan pemberian tambahan penghasilan. Kemudian, Kepala Bappeda dan Libang menyatakan terhitung dari bulan Maret 2018 hingga saat ini Tambahan Penghasilan PNS dan CPNSD pada Bappeda dan Litbang tidak lagi direalisasikan/dibayarkan dan selanjutnya kami akan memberlakukan pemberian tambahan penghasilan tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Sementara, Kepala BPKAD menyatakan dalam hal tumpang tindih pemberian tambahan penghasilan bahwa BPKAD tidak akan melakukan pemberian tunjangan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Untuk diketahui, bahwa sejak bulan April 2018 BPKAD tidak lagi mengeluarkan belanja tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS di lingkup BPKAD. Berkenaan dengan pemberian tunjangan kepada pihak yang tidak berhak, yang dalam hal ini, adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan Tunjangan lainnya, sehingga kami berasumsi bahwa pemberian tunjangan pengelola keuangan, yang diberikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dikategorikan sebagai tunjangan lainnya. Plt. Kepala DPMPTSP menyatakan bahwa pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu Tunjangan Khusus bagi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang dimaksud dapat tetap diteruskan. (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI JUMAT, 05-APRIL-2019)

 

Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *