Miliaran APBD Tuba Diduga ‘Bocor’

Harianpilar.com, Bandarlampung – Miliaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulangbawang (Tuba) tahun 2017 diduga kuat bermasalah. Kebocoran anggaran itu terjadi karena ada kesalahan dalam pemberian tunjangan sejumlah pejabat mulai dari Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya dengan total Rp6,9 Miliar.

Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 18C/LHP/XIII.BLP/05/2018 tertanggal 23 Mei 2018 disebutkan pada tahun 2017 Pemkab Tuba mengalokasikan anggaran belanja tambahan penghasilan PNS masing-masing Rp54.866.795.401 dan Rp52.490.546.314 . Namun dalam perealisasi anggaran ini ditemukan banyak masalah, diantaranya pemberian tunjangan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKAD tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.789.153.250;

Kemudian terjadi pemberian tunjangan kepada pihak yang tidak berhak yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah. BPK menemukan tahun 2017 belanja pegawai untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dianggarkan dan direalisasikan melalui DPA Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebesar Rp549.999.164 dan Rp434.690.658. Namun dari hasil pemeriksaan atas Perbul nomor 35 tahun 2016 dan dolumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja tambahan penghasilan PNS – tunjangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Tuba juga mendapatkan tunjangan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada DPA BPKAD dengan kode rekening 5.1.1.02 dengan realisasi cukup besar yakni Rp2.201.500.000. Padahal seharusnya anggaran tambahan penghasilan PNS direalisasikan dan di berikan hanya kepada PNS di lingkup Pemkab Tuba. (BERITA SELENGKAPNYA BACA DI SURAT KABAR HARIAN PILAR EDISI HARI SENIN, 01-APRIL-2019) 

Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *