PTUN Batalkan SK Pengangkatan Bawaslu Kabupaten/kota

ilustrasi

Harianpilar.com, Bandarlampung – Setelah melalui peroses yang cukup panjang mencari keadilan dan memperjuangkan haknya, Edi Sastrawan salah satu perserta seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung tahun 2018 menenui secercah harapan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) Jakarta memenangkan gugatannya dan membatalkan Keputusan Bawaslu RI Nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung masa jabatan 2018-2023.

Edi mengaku terdzolimi karena seharusnya lolos dan dilantik menjadi Komesioner Bawaslu Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung masa jabatan 2018-2023, tetapi kenyataannya berbeda setelah pengumuman dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada tanggal 13 Agustus 2018. “Berkat perjuangan yang sangat memprihatinkan dan tak henti-hentinya berdo’a pada akhirnya gugatan saya di kabulkan dan diterima oleh PTUN,” ujar Edi melalui pers releasenya yang dikirim ke Redaksi Surat Kabar Harian Pilar, Minggu (10/02/2019).

Menurut Edi, putusan tertanggal 24 Januari 2019 dengan nomor perkara 250/G/2018/PTUN/JKT itu menyatakan dirinya telah benar mengikuti tahapan demi tahapan proses seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung tahun 2018 berdasarkan bukti-bukti, regulasi dan undang-undang no. 7 Tahun 2017, peraturan Bawaslu serta perturan lainnya seharusnya Edi sastrawan dinyatakan dan ditetapkan serta untuk dilantik menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten way kanan masa jabatan 2018-2023.

Namun, lanjutnya, sangat bertolak belakang dengan pendapat Bawaslu RI, semua keputusan dan menetapkan Bawaslu terpilih ada di Bawaslu RI atau Bawaslu Pusat dengan dasar penilaian sendiri tanpa melihat hasil-hasil nilai baik dari seleksi berkas, CAT, Psikologi, Kesehatan, wawancara dengan Timsel dan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan/SSGD.

Mengutif Salinan putusan majelis Hakim TUN Jakarta tertanggal 24 Januari 2019 setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta di persidangan dalam pokok sengketa (1) Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (BAWASLU RI) berupa keputusan Bawaslu nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/kota se-provinsi Lampung masa jabatan 2018-
2023 tertanggal 14 Agustus 2018 khususnya lampiran angka 12 kabupaten way kanan.

(2.) Mewajibkan kepada tergugat (BAWASLU RI) untuk mencabut keputusan Bawaslu nomor 0630/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang pengangkatan anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 agustus 2018 khususnya lampiran angka 12 Kabupaten Waykanan. (3.) Memerintahkan kepada tergugat (BAWASLU RI) untuk menetapkan penggugat sebagai calon/anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Terpilih Kabupaten Way Kanan masa jabatan 2018-2023. (4.) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menurut Edi sastrawan sejak di bacakan putusan tersebut sampai dengan diterbitkannya berita ini sudah lebih dari 14 hari, artinya sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht) seharusnya pihak tergugat (BAWASLU RI) untuk taat hukum, akan tetapi tergugat BAWASLU RI yang merupakan Lembaga Negara berpedoman pada Azaz-azaz Mandiri, Jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas seharusnya mentaati putusan pengadilan tersebut tetapi kenyataannya belum ada respon.

Sementara, pihak Bawaslu RI hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (Mico P)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *