Proyek ‘Bobrok’ Diskoperindag Mesuji Terus Bertambah

Harianpilar.com, Bandarlampung – Proyek Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Mesuji yang terindikasi bermasalah terus bertambah. Kali ini giliran proyek pembangunan Konstruksi Pasar Rakyat Simpang Pematang senilai Rp5,6 Miliar tahun 2018 yang terindikasi sarat penyimpangan mulai dari proses tender hingga pengerjaan dilapangannya.

Tender proyek pembangunan Konstruksi Pasar Rakyat Simpang Pematang ini diduga dikondisikan terlihat dari penawaran pemenang tender yang sangat mendekati HPS dan terdapat perusahaan konsultan yang juga memasukkan penawaran namun dengan nilai yang sangat tidak realistis. Proyek dengan HPS Rp5.698.000.000 itu tendernya dimenangkan oleh PT. Hasta Karya Nugraha dengan penawaran Rp5.655.100.000 hanya turun Rp42,9 juta atau 0,7 persen dari HPS, indikasi tender proyek ini sarat masalah diperkuat oleh adanya perusahaan jasa konsultan yang memasukkan penawaran yakni CV. Trimitra Jaya Konsultan dengan nilai penawaran Rp147.600.000 yang sangat jauh dari HPS.

Pengerjaan proyek ini juga diduga kuat tidak sesuai ketentuan, hal itu nampak dari kualitas dan kondisi proyek yang sangat memprihatinkan. Meski menelan anggaran hingga Rp5,6 Miliar namun kondisi proyek ini sudah mengalami kerusakan, padahal baru seumur jagung dan belum dioperasikan. Selain sudah banyak mengalami retak-retak, atap rangka baja proyek ini juga sudah banyak berkarat.

Terbongkarnya masalah proyek Pasar Rakyat Simpang Pematang ini menambah daftar panjang proyek Diskoperindag Mesuji tahun 2018 yang sarat penyimpangan. Sebelumnya juga diberitakan selain tendernya terindikasi dikondisikan, pengerjaan proyek Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Mesuji juga diduga kuat sarat penyimpangan.

Dari penelusuran Harian Pilar, diketahui proyek pasar yang belum difungsikan itu sudah banyak mengalami kerusakan, bahkan dibagian lantai proyek ini sudah retak-retak cukup parah. Selain itu, ditemukan rangka baja yang dipasang sudah mengalami karatan dan diduga kuat bukan rangka baja berstandar SNI.

Seperti yang ditemukan pada proyek pembangunan Pasar Margojaya senilai Rp1.1 miliar, proyek yang dikerjakan CV. Agung Jaya ini kondisinya sangat memprihatinkan. Bagian lantai sudah retak-retak dan turun, hal itu mengindikasikan rendahnya kualitas bangunan. Sementara, di bagian kerangka atap diduga kuat menggunakan rangka baja berkualitas rendah dan bukan berstandar SNI, hal itu terlihat dari kondisi rangka baja yang sudah mulai berkarat.

Kepala Dinas Diskoperindag Mesuji, Sobirin, saat dikonfirmasi mengatakan, persoalan tender sepenuhnya menjadi tanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP), jika ada indikasi tender dikondisikan maka pihaknya tidak mengetahuinya.”Kami di Dinas hanya menyiapkan berkas yang diperlukan pelelangan saja, tapi yang melakukan lelang ya Pokja ULP. Itu Prastoyo yang Pokja-nya, Pokja yang lain saya gak tau,” ungkapnya.

Terkait kerusakan bangunan dan rangka baja yang diduga tidak SNI, menurutnya, hal itu tanggungjawab rekanan dan sudah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”Itu tanggungjawab rekanan, sudah di periksa BPK juga,” ungkapnya.

Disinggung mengapa proyek dengan kondisi seperti itu lolos dalam PHO, Sobirin menyatakan hal itu tanggungjawab Tim PHO.”Itu tanggungjawab tim PHO. Saya bukan tim PHO,” pungkasnya.

Untuk diketahui, bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mesuji saja yang sarat masalah, proyek di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Mesuji juga terindikasi sarat permainan. Sebab tender sejumlah proyek Diskoperindag Mesuji tahun 2018 bernilai miliaran terindikasi sarat penyimpangan.

Aroma persekongkolan tender proyek itu terlihat mulai dari harga penawaran yang sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga peserta yang mayoritas sama hanya bergantian menjadi pemenang. Seperti tender proyek pengadaan konstuksi/pembelian bangunan Pasar Panca Warna dan Pasar Tanjung Mas Makmur yang masing-masing HPS-nya Rp1,189 Miliar yang dimenangkan oleh satu perusahaan yakni CV. Firdaus Jaya Abadi (FJA). CV. FJA memenangkan tender dua proyek itu dengan penawaran sama yakni masing-masing Rp1.179.256.000 hanya turun Rp9,8 juta atau 0,8 persen dari HPS.

Indikasi persekongkolan dalam tender juga terlihat pada tender dua proyek lainnya yakni pengadaan konstruksi/pembelian bangunan Pasar Fajar Baru dengan HPS Rp1.189.130.000 dimenangkan CV. Jaya Selamannya dengan penawaran Rp1.175.179.000 hanya turun Rp13,9 juta atau 1,1 persen dari HPS. Kemudian, pengadaan konstruksi/pembelian bangunan Pasar Margojaya dengan HPS Rp1.189.130.000 dimenangkan CV. Agung Jaya dengan penawaran Rp1.178.367.000 hanya turun Rp10 juta atau 0,9 persen dari HPS.

Indikasi tender kurung proyek-proyek ini semakin terlihat dari peserta tender yang juga mayoritas sama hanya bergantian menjadi pemenang yakni
CV.Bumi Bakti Mesuji, CV. Jaya Selama, CV. Tineba, CV. Agung Jaya, PT. Asri Fariz Jaya, CV. Nabalga, CV. Brantas Satu, dan PT. Willy Putra Agung.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Mesuji, Sobirin, saat dikonfirmasi terkesan mengehindar. Saat dihubungi melalui ponselnya, Sobirin enggan menjawab pertanyaan wartawan dengan alasan sedang dalam perjalannya. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat ke ponselnya, juga tidak dijawab.

Tim Kerja Intitute on Corruption Studies (ICS), Apriza, mengatakan, tender pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah diatur secara detail dalam perpres pengadaan barang dan jasa, termasuk soal indikator persekongkolan dalam tender. Sehingga tidak sulit untuk mendeteksi apakah sebuah tender proyek itu ada persekongkolan atau tidak.

“Beberapa indikator persekongkolan dalam tender itu diantaranya nilai penawaran sangat mendekati HPS, peserta mayoritas sama dan bergantian menjadi pemenang, ada kesamaan dokumen teknis dan lainnya. Nah tinggal lihat ada tidak indikator-indikator itu, jika ada maka patut diduga tendernya di kondisikan atau ada persekongkolan,” ungkapnya saat dimintai tanggapannya, Selasa (05/01/2019).

Menurutnya, jika penawaran pemenang tender mayoritas penurunnya kurang dari 1 persen dari HPS, kemudian peserta tender mayoritas sama dan bergantian menjadi pemenang maka sangat wajar jika di curigai ada persekongkolan.”Yang menjadi pertanyaannya juga, kenapa Unit Layanan Pengadaan (ULP)-nya tidak membatalkan tender jika ditemukan demikian, karena perpres itu mengamanatkan jika ditemukan indikator persekongkolan itu panitia lelang harus membatalkan. Jika diteruskan maka patut dipertanyakan juga sikap panitian itu,” pungkasnya. (Tim/Mico P)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *