Bawaslu Pesawaran Ancam Pecat Panwas dan PPL

Devisi Pengawasan Hubungan antar lembaga Bawaslu Pesawaran, Riswanto.

Harianpilar.com, Pesawaran – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran, akan menindak tegas kepada pihak Panwas dan PPL baik yang bertugas di kecamatan maupun di desa sekiranya tidak bekerja secara profesional dalam melakukan pengawasan dilapangan.

Penegasan ini dilontarkan, Devisi Pengawasan Hubungan antar lembaga Bawaslu Pesawaran, Riswanto.

“Kalau ada Panwas atau PPL tidak memberikan laporan tentang temuan dilapangan terhadap caleg yang melakukan money politik saat berkampanye. Maka Bawaslu akan memberikan sangsi tegas terhadap mereka berupa pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu (PAW),” cetus Riswanto, Jum’at (01/02/2019).

Hal ini sebut Riswanto, sesuai dengan peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nomor 2 tahun 2017. Dimana melekat tufoksi Panwas dan PPL mesti melakukan pengawasan setiap adanya kegiatan kampanye diwilayahnya. Sebab menurutnya, ketika pengawasan Panwascam yang dibantu dengan PPL semua berjalan ditingkatannya, maka dipastikannya pelanggaran pemilu (black camping) tidak akan terjadi.

“Sudah jelas fungsi kita adalah melakukan pengawasan, oleh karenanya setiap kegiatan kampanye Panwas dan PPL harus ada ditempat. Jangan sampai terjadi pelanggaran pemilu kita sendiri (Panwas) tidak mengetahuinya,” ujarnya.

Menurut Riswanto, pelanggaran pemilu pada saat kampanye riskan terjadi. Dan tanpa adanya pengawasan dimungkinkan meluas bukan hanya pelanggaran administratif saja, namun besar kemungkinan dapat terjadi mengarah menuju pidana pemilu seperti halnya politik uang (black camping).

Sementara lanjut Riswanto menambahkan, selain Panwas maupun PPL diketahui tidak netral dalam melaksanakan pengawasan, dan bahkan ketika terjadi adanya pelanggaran pemilu dibiarkan oleh petugas tersebut, dipastikan olehnya (Bawaslu) akan memproses petugas tersebut.

Dengan kemungkinan sangsi terbesar diberhentikan dari tugas selaku Panwas ataupun PPL. Begitupun sebaliknya, ketika peserta pemilu melakukan pelanggran politik uang, berupa bagi sembako maupun memberikan amplop langsung berisi uang, maka ia (peserta pemilu) dapat dijebloskan kepenjara.

“Kalau pelanggaran bagi panwas atau PPL cukup hanya sampai pada pemberhentian. Namun untuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu bisa dipidana penjara, sekiranya  setelah melaui kajian hukumnya cukup bukti dan saksi untuk memasukkannya kepenjara,” tandas Riswanto. (Fahmi).

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *