Malam Puncak HUT Ke-6 Harian Pilar Gubernur dan Dua Raja Raih Penghargaan Tertinggi

Harianpilar.com, Bandarlampung –¬†Perayaan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-VI Surat Kabar Harian Pilar di Ballroom Hotel Horison Bandarlampung berlangsung meriah. Dari puluhan tokoh yang memperoleh penghargaan Harian Pilar Award, terdapat tiga nama tokoh yang memperoleh penghargaan tertinggi atas dedikasi dan pengabdiannya.

Ketiga tokoh itu adalah Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Anggota DPR RI yang juga Raja Saibatin Marga Ranau Hi. Erwin Moeslimin Singajuru, dan Saibatin Puniak Dalom Beliau (SPDB) Pangerah Edwar Syah Pernong yang diwakili oleh Putra Mahkota Kerajaan Skala Brak Pangeran Alprinse Syah Pernong.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan tertinggi pertama karena dinilai selama karir politik dan jabatannya tidak pernah sekalipun berkonflik atau bermasalah dengan insan pers maupun media massa. Sebaliknya tokoh ini sangat mendukung kemajuan Sumberdaya Manusia Pers dan sarana prasarana kewartawan. Selain itu, Ridho merupakan pelopor perubahan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Badan Layananan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) sehingga di apresiasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Selanjutnya, Anggota DPR RI Hi.Erwin Moeslimin Singajuru meraih penghargaan tertinggi kedua karena memiliki peran penting dalam merumuskan arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi kolusi dan nepotsime (KKN) di Indonesia di awal Reformasi. Anggota DPR RI dari Daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II ini merupakan Ketua Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR RI yang menerbitkan enam rekomendasi yang menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang TIPIKOR, UU KKN Termasuk UU KPK.

Sementara, Saibatin Puniak Dalom Beliau (SPDB) Pangerah Edwar Syah Pernong dinilai berperan besar dalam pelestarian adat budaya Lampung, meski berkarir di Kepolisian Pun Edwar dinilai tak pernah melepaskan indentitas ke-Lampungan-nya. Berkat perannya jugalah kini adat budaya Lampung lebih dikenal luas baik di Nusantara maupun mancanegara.

Pimpinan Umum Surat Kabar Harian Pilar,Mico Periyandho, dalam sambutannya mengatakan, penghargaan itu diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.”Penilaian pertama adalah memastikan bahwa calon penerima penghargaan dan penghargaan tertingi tidak pernah berkonflik atau bermasalah dengan insan pers dan media massa. Harus lolos dulu di point pertana itu, baru masuk penilaian selanjutnya. Itu kita lakukan secara obyektif,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, baru memasuki kiprah mereka pada masyarakat di berbagai bidang. Gubernur Lampung selama memimpin Lampung tidak pernah sama sekali berkonflik dengan pers atau media massa. Sebaliknya Gubernur selalu menjadikan kritik yang disampaikan media massa sebagai masukan, bahkan di zaman Gubernur Ridho Kantor PWI Lampung di bangun hingga tiga lantai sebagai bukti Gubernur peduli kemajuan wartawan.”Gubernur Lampung juga mempelopori perubahan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) yang mandiri, hal itu mampu menurunkan tingkat kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Itu kita apresiasi agar terus ditingkatkan dan dikuti oleh kabupaten/kota,” tandasnya.

Menurut Mico, Anggota DPR RI Erwin Moeslimin Singajuru merupakan salah satu tokoh yang turut merumuskan pijakan dasar arah pemberantasan dan pencegahan KKN di Indonesia.”Beliau memiliki peran besar dalammenetukan arah kebijakan memerangi KKN, itu perlu di apresiasi karena pemikiran-pemikirannya masih dibutuhkan hingga saat ini,” ungkapnya.

Untuk penghargaan tertinggi ke-3, menurutnya, di raih Pun Edwar Syah Pernong karena komitmen dan konsistensinya dalam mengembangkan dan menjaga kelestarian adat budaya Lampung.”Di era globalisasi saat ini sangat sedikit orang yang masih konsisten menjaga kearifan lokal. Sebaliknya justru banyak yang tergilas budaya asing. Pun Edwar dengan segala upayanya bukan saja sukses menjaga kelestarian tapi juga membumikan adat budaya Lampung,” pungkasnya.

Sementara, Gubernur Lampung,Muhammad Ridho Ficardo, mengapresiasi Surat Kabar Harian Pilar yang selalu memberikan penghargaan terhadap pihak-pihak yang memiliki peran dalam kemajuan masyarakat.”Saya tidak pernah ada masalah dengan pers karena memang sebagai kepala daerah tidak boleh gagah-gagahan, pers justru mitra bagi kita dalam melakukan pembangunan,” ungkapnya.

Terkait perubahan ULP menjadi BLPBJ, menurutnya, memang selama ini KPK menjadikan Lampung sebagai salah satu rujukan dalam pembentukan pemerintahan yang bersih.”Perubahan ULP menjadi BLPBJ memang tidak bisa menjamin 100 persen bersih, tapi setidaknya mampu mengurangi persoalan.Dan kita terus berusaha membangun sistem yang menujuk ke pemerintahan bersih,” pungkasnya.(Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *