Pengesahan APBD Pesisir Barat Rekaman Buktikan Indikasi Upaya Penyuapan

ilustrasi

Harianpilar.com, Bandarlampung –¬†Polemik di DPRD Kabupaten Pesisir Barat terkait pengesahan APBD tahun 2019 terus bergulir, terkait dugaan upaya penyuapan.

Anggota DPRD Pesisir Barat dari Fraksi Demokrat, April Lizwar, mengatakan, anggota DPRD Pesisir Barat dari Partai Gerindra Martin boleh-boleh saja membantah masalah dugaan upaya penyuapan itu. Namun, jelasnya, bukti rekaman yang ada di pihaknya bisa membuktikan masalah itu.

“Boleh-boleh saja Martin membantah itu semua, tapi beberapa rekaman yang kami pegang sangat terang benderang,” ungkapnya pada Harian Pilar, Rabu (05/12/2018).

Menurutnya, dalam rekaman itu sangat jelas pembicaraannya, baik angka-angka, person, lokasi pertemuan dan lainnya.”Jadi silahkan saja di bantah, rekaman yang ada pada kami bisa membuktikan semua itu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk mengesahkan APBD tahun 2019 hujan intrupsi. Protes para wakil rakyat itu dipicu oleh upaya pemutaran rekaman yang diduga berisi percakapan tentang deal-dealan untuk pengesahan APBD tersebut.

Dari rekaman video yang beredar di masyarakat, Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat, Towil, ini awalnya berjalan lancar. Namun, situasi mulai memanas saat anggota DPRD Pesisir Barat dari Fraksi PKB Ali Yudiem melakukan intrupsi.

Dalam intrupsinya, kader PKB itu menjelaskan bahwa dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pesisir Barat telah disepakati tiga point. Yakni, penundaan pembangunan kantor Pemda Pesisir Barat senilai Rp30 Miliar, menunda pengadaan meubelair DPRD senilai Rp7 Miliar lebih, dan menunda pelaksanaan umroh.

“Dalam laporan Banggar itu terdapat beberapa anggota Banggar yang tidak tandatangan, salah satunya saya. Karena saya masih memegang prinsif, yang pertama menunda pembangunan kantor pemda, menunda pengadaan meubelair DPRD, dan menunda umroh tapi haji dilanjutkan,” ungkapnya, Selasa (04/12/2018).

Menurutnya, saat di Banggar disepakati menunda tiga point tersebut. “Namun karena ada perubahan sebagian anggota banggar. Kami tidak ada maksud menunda pengesahan APBD, tapi mohon maaf saya tidak bisa menandatangani itu. Terkait perubahan itu menimbulkan pertanyaan, saya minta pak Kanadi untuk memperdengarkan rekaman. Saya persilahkan pak Kanadi,” ungkapnya.

Namun, saat Anggota DPRD Pesisir Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Kanadi, hendak memutar rekaman itu mendapat penolakan dari anggota DPRD lainnya. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat, Towil yang memimpin sidang tersebut meminta Kanadi duduk kembali, dan menyatakan tidak mengizinkan Kanadi memutar rekaman tersebut.

Anggota DPRD Pesisir Barat dari Fraksi Demokrat, April Lizwar, mengatakan, indikasi adanya upaya penyuapan itu sangat kuat. Sebab lebih dari satu orang anggota DPRD yang menyatakan hal tersebut dengan arah dan nilai yang sama.”Indikasinya kuat, karena lebih dari satu orang yang menyatakan itu. Arahnya sama dan nilainya sama,” ungkap April saat dihubungi Harian Pilar, Selasa (04/12/2018) malam.

April Lizwar mengaku menjadi salah satu pihak yang ditawari dan percakapan upaya penyuapan itu direkam.”Itu ada rekamannya,dan beberapa kawan lainnya memegang rekaman itu. Salah satunya saya yang di tawari,” ungkapnya.

Menurutnya, yang berupaya melakukan penyuapan itu adalah Anggota DPRD Pesisir Barat dari Fraksi Gerindra Martin.”Awalnya dia (Martin) menawarkan saya. Mau ikut barisan mereka gak. Saya tanya berapa, kata dia 50-an lebih. Saya tanya lagi itu perorang apa seluruhnya 50 ribu itu. Kata dia itu perorang,” ujar April.

Kemudian, lanjutnya, terdapat anggota DPRD lainnya yang juga mengaku mendapat tawaran yang sama.”Ada juga kawan yang begitu, ya begitu juga, tapi bukan dari Martin, dari Anggota DPRD lainnya juga,” tandasnya.

April mengaku tidak mengetahui Martin itu mewakili siapa dalam menawarkan hal tersebut.”Saya gak ngerti dia mewakili siapa. Bisa jadi dari eksekutif karena begini, itukan deadlock. Karena kita minta penundaan pembangunan kantor bupati, meublair DPRD dan umroh. Padahalkan kita punya alasan kuat menolak itu, dan di Banggar itu sudah disepakati terkait tiga point itu,” ungkapnya.

April mengaku akan mempertimbangan bersama anggota DPRD lainnya apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak terkait masalah itu.”Nanti kita konsultasikan dulu dengan anggota DPRD lainnya apakah akan menumpuh jalur hukum atau tidak,” ungkapnya.

Sementara, Anggota DPRD Pesisir Barat, Martin, saat dikonfirmasi wartawan mempersilahkan penegak hukum untuk membuktikan ada uang suap atau tidak.”Biarkan penegak hukum yang nangkap saya, jadi biarkan penegak hukum yang membuktikan ada uang suap atau tidak. Jika memang ada uang suap saya terima, buktinya apa, dimana saya menerimanya, siapa yang memberi, biarkan saya bertanggungjawab secara hukum,” ungkapnya.

Terkait isu proyek 500 juta, Martin, menyatakan hal itu adalah hoax.”Hoak itu,” pungkasnya.(Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *