Kades Mekar Sari Diduga Korupsi Dana Desa

Pemban gunan rijit beton Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) sedang diukur lebarnya

Harianpilar.com, Lampung Selatan –  Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), mengeluarkan dana Negara Tahun 2017 dan tahun 2018 yang nilainya terduga mencapai ratusan juta rupiah.

Dana Desa tahun 2017 dalam pembangunan rabat beton di Dusun Umbul Baru, RT 7 menuju RT 8 sepanjang 110 km lebar lebar tiga meter, tebalnya hanya 12 centi meter (cm) yang mustinya 15 cm.

Kemudian, dugaan korupsi juga pada pembangunan marka jalan yang menggunakan sabes. Pada kiri dan kanan jalan yang dicor tidak ditimbun masing-masing lebar 1 meter menggunakan sabes, tapi tidak bisa dilakukan.

Kemudian, Dana Desa tahun 2018 sepanjang rijit sepanjang 400 meter. Sebelum dicor harus dilakukan pengerasan dengan menggunakan alat berat nirkabel, tetapi pada praktiknya tidak dilakukan.

Berdasarkan nama warga yang tidak bisa disebut nama jalan yang dibangun menggunakan dana padat karya tahun 2018, bukan Dana Desa. “Jadi Dana Desa sebesar Rp785 juta dari masuk ke kantong oknum Kades,” katanya.

Kondisi tersebut diperparah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2017 dan tahun 2018 yang nilainya diperkirakan mencapai Rp200 juta hingga sekarang tidak jelas peruntukkannya.

Kepala Desa Mekar Sari Abdul Farid mengatakan Dana Desa Tahun 2017 untuk menandai jalan yang menggunakan sabes dananya dialihkan untuk membuat jalan baru menuju persawahan, namun dia tidak bisa menunjukkan lokasi.

Dia mengatakan untuk mencetak pada rabat beton 15 cm. Saat ini hanya 12 cm, data ketebalan hilang 330 cm, Cocok untuk 3 cm panjang panjang rijit beton.

Sedangkan Dana Desa tahun 2018, dia mengatakan dalam pelaksanaannya memang tidak menggunakan alat berat nirkabel untuk memadatkan jalan menuju jembatan gantung.

Saat ditanya Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), kades mengatakan ketua TPK nya Gunawan, namun setelah Gunawan menemukan telepon seluler mengatakan hanya operator desa. “Ketua TPK nya Mustofa, bukan saya,” kata Gunawan,

Saat ditanya Direktur BUMDes, Kades mengaku tidak tahu. Ditanya besarnya biaya BUMDes, Kades juga mengaku tidak tahu.

Ketua LSM Penanggalan Korporasi Negara Lampung Selatan mengatakan pihaknya akan melampirkan masalah tersebut ke ranah hukum. Karena itu pencabutan negara. (Mar)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *