Pansus DPRD Pesawaran Temukan Penambangan Diduga Ilegal

Tampak, tim Pansus Peningkatan PAD Kabupaten Pesawaran DPRD Pesawaran saat meninjau lokasi pertambangan di Dusun Bambu Kuning Desa Bantar Kecamatan Padang Cermin, Rabu (10/10/2018).

Harianpilar.com, Pesawaran – Pansus DPRD Pesawaran tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menemukan aktifitas tambang yang diduga ilegal.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Pesawaran Rudi Irawan usai meninjau lokasi pertambangan di Dusun Bambu Kuning, Desa Bantar, Kecamatan Padang Cermin, Rabu (10/10/2018).

“Ya, sepertinya ini tambang illegal, karena belum bisa menunjukan surat izinnya. Kami juga belum menerima laporan dari Pemkab kalau didaerah ini ada kegiatan penambangan batu,” ungkapnya.

Menurutnya, aktifitas pertambangan ini seharusnya bisa beroperasional jika sudah mempunyai izin.

“Tadi kita dapat informasi dari pekerjanya, tambang ini sudah berjalan tiga bulan, namun kami (DPRD) tidak pernah menerima laporan bahwa ada kegiatan penambangan dilokasi itu dari dinas terkait. Seharusnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (DLHP) lebih mengetahui dari awal bahwa ada operasi tambang batu, apalagi itu bisa diduga ilegal lantaran tidak mempunyai izin,” ujarnya.

Ditambahkannya, kegiatan pertambangan tersebut, jika memang resmi seharusnya dapat menjadi salah satu PAD bagi Pemkab Pesawaran. “Sebelumnya anggota pansus PAD mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambang liar yang  menggunakan alat berat. Kalau tidak bisa secepatnya menunjukan surat izin pendirian tambang batu, maka Pansus meminta kegiatan penambangan tersebut ditutup. Kalau toh itu ada surat izin atau resmi, maka Pemda juga bertambah PAD-nya, kalau begini (tidak berizin) kan apa yang didapat untuk pemerintah?,” tambahnya.

Oleh sebab itu, ia pun meminta dinas terkait untuk dapat segera menindaklanjuti hal tersebut. DLHP bisa mengkaji keberadaan dan dampak dari aktifitas pertambangan tersebut.

“Kami akan meminta DLHP agar segera mengecek kebawah, karena ini penting bagi pemerintah dan masyarakat wilayah setempat. Apalagi lokasi penambangannya tidak memikirkan dampak besar bagi masyarakat, karena itu diatas bantaran kali dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar,” ujar dia

Sementara itu, Herman yang mengaku sebagai pengawas sekaligus operator alat berat di lokasi pertambangan tersebut, mengaku dirinya hanya disuruh bekerja dilokasi tersebut.

“Saya hanya sebagai operator sekaligus mengawasi 4 alat berat yang digunakan untuk mengeruk batu saja. Kalau bos saya di Kalianda dan ini tambang atas nama CV Budi Jaya,” cetusnya. (Fahmi/Mar)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *