KPU Diminta Pastikan Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilu Mendatang

Bawaslu Provinsi Lampung menggelar acara Rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data penetapan DPTHP Pemilu 2019 di Bukit Randu Hotel dan Resto, Bandar Lampung, Rabu (10/10/2018).

Harianpilar.com, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung untuk benar-benar memastikan hak memilih masyarakat pada pemilihan umum (pemilu) 17 April 2019 dapat terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan, Iskardo P Panggar dalam acara Rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data penetapan DPTHP Pemilu 2019 di Bukit Randu Hotel dan Resto, Bandar Lampung, Rabu (10/10/2018).

Iskardo mengungkapkan, tugas Bawaslu dalam penyusunan data pemilih yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan.

“Dalam hal ini kita (Bawaslu, red) melakukan analisis data pemilih, identifikasi pemilih non perekaman dan koordinasi antar lembaga,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, dalam proses pengawasan pihaknya memastikan pekerjaan KPU sesuai dengan UU dan menjamin hak pilih diseluruh negeri.

Selanjutnya,masih kata dia, Bawaslu melakukan penindakan apabila terdapat warga negara yang terhalang hak politiknya.

“Apabila pemilih yang memenuhi syarat tidak diakomodir. Atau KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu maka bisa diberi sanksi pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta sesuai UU 7 Tahun 2017,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bawaslu juga melakukan advokasi untuk jaminan hak pilih Pemilu 2019 seperti melakukan pencermatan terhadap data pemilih untuk identifikasi pemilih tidak memenuhi syarat, dibawah umur dan belum menikah, beralih status dan dicabut hak pilihnya. Kemudian pihaknya membuka posko pengaduan bagi pemilih.

“Koordinasi dengan disdukcapil dalam proses perekaman eKTP, pencermatan secara bersama untuk pemilih invalid, pemilih baru, dan penduduk yang berada diwilayah terluar dan kawasan hutan serta penduduk yang berpindah tempat,” kata Mantan Ketua KPU Kabupaten Way Kanan ini.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Handi Mulyaningsih mengatakan jajarannya di 15 Kabupaten Kota se Lampung saat ini melakukan pengecekan data yang terindikasi bermasalah untuk pemilihan umum (Pemilu) baik pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden RI pada 17 April 2019 mendatang.

“Pengecekan data yang anomali dilakukan dengan cek NIK. Sehingga akan diketahui NIK, Nama, tanggal lahir, tempat lahir, status perkawinan, disabilitas, alamat pemilih. Cek NIK dapat dilakukan perbaikan elemen data pemilih,” jelasnya. (Ramona).

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *