Winarti Didesak ‘STOP’ Proyek PUPR

winarti Bupati Tulang Bawang

Harianpilar.com, Tulangbawang – Bupati Tulangbawang Winarti didesak menghentikan semua pekerjaan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulangbawang (Tuba) tahun 2018 yang sudah dilaksanakan namun diduga kuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) tidak di umumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Jangan sampai Wirnarti sebagai kepala daerah terseret masalah itu di kemudian hari, karena membiarkan bawahan melanggar aturan.

Apa lagi Peraturan presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa sangat jelas menyebutkan kewajiban pengumuman RUP di SIRUP.”Pasal 25 Perpres itu mengharuskan Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan RUP.Bahkan pengumuman RUP itu harus dilakukan sejak APBD di sahkan DPRD. Jadi sangat-angat aneh jika masih ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA) dan pihak terkait lainnya yang masih berani melaksanakan kegiatan tanpa mengumumkan RUP,” ungkap Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat di mintai tanggapannya, Rabu (03/10/2018).

Pembangunan gorong gorong di jalan 4 Ujung gunung udik
Pembuatan siring di lingkup perkantoran Pemkab Tulangbawang Gunung sakti
Pembangunan siring di komplek Perumnastiuh Tohow

Menurutnya, Bupati Tuba Winarti harus bersikap terkait masalah itu dengan menghentikan pelaksanaan semua proyek yang RUP-nya tidak diumumkan.”Sebagai kepala daerah Winarti merupakan penanggungjawab APBD, jika ada penggunaan APBD oleh bawahannya yang terindikasi bermasalah maka harus bersikap, hentikan proyek yang RUP tidak diumumkan. Jangan sampai ketika proyek itu diusut di kemudian hari, justru menyeret kepala daerah karena membiarkan masalah itu terjadi,” ungkapnya.

Ada baiknya, lanjut Apriza, Winarti juga menunjukkan komitmennya dalam mennyelenggarakan pemerintahan bebas Korupsi Kolusi dan Nepostime (KKN) dengan mendorong penegak hukum mengusut masalah itu.”Jika Bupati Tuba punya komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, harusnya berani menghentikan proyek itu dan mendorong penegak hukum mengusutnya. Masalah proyek PUPR itu sudah cukup terang, tinggal kita lihat saja seperti apa sikap Bupati Tuba,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Tuba, Roplita, mengatakan, jika terdapat proyek yang sudah dilaksanakan namun RUP tidak di umumkan dalam SIRUP jelas menyalahi ketentuan, apa lagi jika proyek itu menggunakan penyedia atau pihak ketiga. “Kalau ada pekerjaan telah dilaksanakan tapi RUP tidak diumumkan jelas telah melanggar aturan terutama Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Apa lagi jika paket pekerjaan tersebut melalui penyedia, walaupun pemilihan penyedianya dilakukan dengan cara pengadaan langsung (PL) paket tersebut harus diumumkan terlebih dahulu. Bagaimana penyedia mengetahui pekerjaan tersebut dan memasukan penawaran pekerjaan di Dinas PUPR kalau RUP pekerjaan tersebut tidak diumumkan ke publik?,” cetusnya saat di wawancara di ruang rapat Inspektorat, Selasa (02/10/2018).

Apa lagi,lanjutnya, jika pekerjaan fisik sudah dilaksanakan maka kasus itu telah terjadi.”Kalau pembangunan fisiknya sudah dikerjain, berarti kerjaan ini sudah terkunci artinya kasus ini sudah terjadi dan dia terkunci, begitu dia sudah terkunci dan apabila diperiksa hari ini atau bulan depan pasti ditemukan kerugian Negaranya,”ujar Roplita.

Rospita berjanji secepatnya memanggil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) enam paket pekerjaan milik Dinas PUPR Tuba itu.”Sebuah berita didalam media massa akan menjadi informasi dan sebagai langkah awal bagi kami pihak Inspektorat selaku pemeriksa internal pemerintah untuk melakukan penyidikan. Jadi berita ini akan kami pelajari, kami juga akan memanggil pihak Dinas PUPR untuk dimintai keterangannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, pengelolaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) diduga kuat banyak menyalahi ketentuan. Kebobrokan pengelolaan kegiatan itu terlihat dari banyaknya proyek PUPR yang sudah di laksanakan namun Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Harian Pilar, sediktinya ada enam paket pekerjaan kontruksi yang sedang dalam proses pengerjaan oleh pihak rekanan yang lokasinya tersebar di Kecamatan Menggala. Anggaran pada masing-masing paket pekerjaan tersebut kurang dari Rp200 jutaan dengan metode pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung. Enam paket itu dua paket diantaranya pekerjaan pembangunan siring di Jalan Kemiling Raya Lingkungan Gunung Sakti, satu paket pekerjaan pembangunan siring di Komplek Perkantoran Pemda Gunung Sakti, satu paket pekerjaan pembangunan siring di Komplek Perumnas Tiuh Toho, satu paket Pembangunan Gorong-gorong di jalan IV Ujungg Gunung Ilir, dan satu paket pembangunnan Gorong-gorong di jalan IV Ujung Gunung Udik.

Keenam paket ini diduga kuat tidak diumumkan dalam SIRUP. Padahal berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No16 tahun 2018 dan Instruksi presiden (Inpres) no 1 tahun 2015 setiap Rencana Umum Pengadaan (RUP) wajib diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.

Bahkan, dilokasi pekerjaan rekanan juga tidak memasang papan informasi.”Kalau papan informasi tentang pekerjaan saja gak ada gimana kami bisa tahu, katanya pemerintah dalam penggunaan unag rakyat harus transparan dan rakyat diminta untuk mengawasi, tapi kenyataannya papan informasi pekerjaan saja mereka tidak pasang gimana masyarakat bisa mengawasi, yang ada masyarakat dibohongi,” ujar Elmansyah, warga Menggala, Senin (01/10/2018).

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tulangbawang, Nanan Wisnaga, mengatakan, jika memang Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan tanpa menayangkan RUP terlebih dahulu, makapihaknya akan memanggil KPA pada paket pekerjaan tersebut.”Kami sudah beberapakali menghimbau kepada seluruh OPD untuk menayangkan RUP milik mereka pada aplikasi SIRUP, sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan,” ungkapnya.

Terpisah, Pemerhati pembangunan, Sandi, mengatakan, Badan Publik termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengumumkan RUP pada SIRUP.”Itu amanat Perpres 16 Tahun 2018, Inpres 01 Tahun 2015, peraturan kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2018. Dengan tegas menyatakan wajib mengumumkan RUP beserta sanksi-sanksinya. Jika benar ada paket Dinas PUPR Tuba yang tidak diumumkan di SIRUP, maka itu menunjukkan pengelolaan proyeknya buruk,” ujarnya.

Menurutnya, jika PA/KPA tidak mengumumkan RUP berarti pejabat Negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dituntut berdasarkan TUN (Tata Usaha Negara) di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).“Selanjutnya juga termasuk kategori perbuatan melawan hukum (secara perdata) dan secara pidana, tidak diumumkannya RUP melalui website atau LPSE menyebabkan tindakan PA/KPA tersebut perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE,” terangnya.

Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, jelasnya, menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

“Jadi jangan main-main, melaksanakan kegiatan atau proyek pembangunan tanpa mengumumkan RUP di SIRUP melanggar banyak aturan. Jika memang enam paket kegiatan Dinas PUPR Tuba itu tidak di umumkan di SIRUP, maka saran saya laporkan ke penegak hukum agar diusut. Itu menyalahi banyak aturan, dan sanksinya jelas.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Tulangbawang Ferly Yuledi,.MM selaku PA belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali hendak di konfirmasi di kantor tidak pernah ada ditempat. (Merizal/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

One thought on “Winarti Didesak ‘STOP’ Proyek PUPR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *