Dugaan ‘Mainan Asuransi’ Istri Kadis PUPR Lampung Harus Diusut

Proyek Dinas Bina Marga Provinsi Lampung tahun 2016 yakni Pembangunan Jalan Ruas Kasui - Air Ringkih (Batas Sumatera Selatan) di Kabupaten Way Kanan senilai Rp2,5 Miliar yang dikerjakan CV.Abung Makmur kini sudah rusak parah.

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dugaan istri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung Budhi Darmawan, Rhina Indriyani, ‘bermain’ dalam asuransi yang digunakan oleh rekanan Dinas tersebut harus di usut oleh penegak hukum.

Sebab jika itu terbukti maka bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Peraturan presiden (Perpres) pengadaan barang dan jasa dari pasal 30 sampai pasal 35 mengatur soal jaminan pengadaan barang dan jasa. Ada lima jenis jaminan yang datur yakni jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksana, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan,” ungkap Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, saat dimintai tanggapannya, Kamis (20/09/2018).

Menurutnya, besaran jaminan juga berbeda-beda antara 1 sampai 3 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau pagu anggaran, dan tidak semua jaminan itu berlaku untuk semua jenis pekerjaan. “Perpres pengadaan barang dan jasa sangat rinci mengatur soal jaminan yang bisa menggunakan Bank atau asuransi. Namun, tidak semua pekerjaan membutuhkan jaminan. Seperti pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, sanggah banding, pelaksanaan, maupun jaminan pemeliharaan,” terangnya.

Foto mulai dari proses pengerjaan Pembangunan Jalan Ruas Sp. Pematang – Brabasan di Kabupaten Mesuji senilai Rp10Miliar yang di kerjakan PT.Rajawali Sindang Arta, kini proyek rigit beton ini sudah mengalami kerusakan.
Pembangunan Jembatan Way Sekampung II Tahap-1 Kabupaten Pringsewu senilai Rp5 Miliar yang dikerjakan dikerjakan PT. Jais Maju Bersama kini sudah retak-retak.
Kondisi jalan Ruas Adijaya – Tulung Randu di Kabupaten Tulangbawang Barat yang sudah rusak parah. Padahal tahun 2016 pada ruas jalan ini Dinas Bina Marga Provinsi Lampung menggelontorkan tiga proyek pembangunan dan satu proyek pemeliharaan berkala dengan total anggaran belasan miliar.

Bahkan, lanjutnya, pasal 30 ayau 2 perpres pengadaan barang dan jasa menyebutkan bawah jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, namun pasal 33 ayat 1 menyebutkan jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200 juta.”Artinya semua kegiatan yang anggarannya paling sedikit Rp200 juta membutuhkan jaminan pelaksana. Untuk Dinas PUPR Lampung pasti rekanannya membutuhkan banyak jaminan, karena mayoritas proyek di Dinas PUPR itu kontruksi,” ungkapnya.

Soal dugaan istri Kadis PUPR Lampung bermain asuransi untuk rekanan, menurutnya, sangat membuat miris. Namun, hal itu harus di usut oleh penegak hukum agar jelas. Sebab jika itu terbukti, maka bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang untuk kepetingan pribadi.”Soal itu memang miris ya, tapi harus di usut oleh penegak hukum biar jelas. Jika terbukti maka bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang untuk kepetingan pribadi, apa lagi saya baca beritanya ada dugaan di arahkan untuk menggunakan perusahaan asuransi tertentu, jelas itu menyalahi aturan,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lampung,Budhi Darmawan, hingga berita ini di turunkan belum juga berhasil di konfirmasi. Berulang kali hendak di konfirmasi di kantornya selalu tidak ada, saat dikonfirmasi melalui surat resmi tidak di balas.

Diberitakan sebelumnya, persoalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung bukan hanya masalah dugaan penyimpangan proyek yang berkualitas buruk. Tapi juga adanya dugaan permainan asuransi yang digunakan oleh rekanan, bahkan disinyalir istri Kepala Dinas PUPR Lampung Budhi Darmawan, Rhina Indriyani terlibat dalam masalah itu.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung Budhi Darmawan diduga kuat mengarahkan rekanan untuk menggunakan asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tempat istrinya Rhina Indriyani bekerja.

Untuk membuktikan dugaan itu, Harian Pilar melakukan penelusuran dengan berpura-pura menjadi kontraktor. Harian Pilar kemudian menghubungi istri Budhi Darmawan yakni Rhina Indriyani untuk mengurus asuransi. Rhina Indriyani membenarkan bahwa Asuransi Jasindo merupakan asuransi sesuai arahan Kepala PUPR.”Iya iya pak saya di Jasindo. Bapak baru pertama kali ya? Jadi mungkin persyaratannya agar merepotkan bapak sedikit, kan kita baru kenal perusahaan bapak,” ujar Rhina Indriyani saat dihubungi melalui ponsel, beberapa waktu lalu.

Persyaratannya, jelas Rhina, hanya data-data perusahaan saja, jika sudah lengkap tinggal mengisi formulir saja.”Di Jasindo nanti temuin saja Kepala Unit Pemasarannya pak Erwin, bilang aja dari mbak Rhina gitu,” ungkapnya.

Saat wartawan memastikan apakah Asuransi Jasindo ini benar sesuai yang di maksud arahan Budhi Darmawan, Rhina Indriyani membenarkan.”Iya iya pak benar. Besok saya arahin juga kok pak biar ditanganin cepat,” tandasnya.

Kemudian, Harian Pilar menghubungi Kepala Unit Pemasaran Jasindo Erwin sesuai arahan Rhina Indriyani dengan tetap mengaku sebagai kontraktor yang diarahkan Rhina Indriyani istri Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung.”Oya dari Ibu Rhina ya, Sudah dijelasin sama ibu Rhina syarat-syaratnya pak?,” tanya Erwin.

Saat ditanya apakah sudah banyak rekanan Dinas PUPR Lampung mengurus asuransi, Erwin menjawab sudah.”Sudah lumaian banyak pak,” ujarnya.

Infrastruktur Bobrok

Selain adanya istri oknum yang bermain di asuransi, pelaksanaan proyek Dinas PUPR Lampung juga diduga banyak bermasalah. Seperti proyek tahun 2016 yang tersebar di beberapa daerah seperti Mesuji, Pringsewu, Tanggamus, Tulangbawang Barat dan Waykanan yang kini sebagian besar sudah mengalami kerusakan parah, berlubang, retak-retak, ambrol, bahkan penggunaan material juga terindikasi tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Mulai dari proyek Pembangunan Jalan Ruas Simpang Pematang – Brabasan di Kabupaten Mesuji yang menelan anggaran hingga Rp10 Miliar. Proyek yang di kerjakan PT. Rajawali Sindang Arta ini diduga kuat pengerjanya tidak sesuai ketentuan, bahkan diketahui rekanan justru mengakut job mix rigit beton proyek ini menggunakan kenderaan cold disel. Bahkan, komposisi material proyek ini diduga kuat tidak sesuai rencana belanja anggaran (RAB). Sebab sesuai standar umum rigit benton dengan kekuatan K300 maka untuk landcliring (LC) komposisinya adalah 5 sak semen satu kubik pasir, dan untuk rigit betonnya 8 sak semen 1 kubik pasir. Namun, proyek ini disinyalir tidak demikian, itu terlihat dari kondisinya saat ini yang sudah mengalami kerusakan seperti retak-retak, mengelupas hingga material batunya terlihat.

Kemudian, proyek Pembangunan Jalan Ruas Kasui – Air Ringkih (Batas Sumatera Selatan) di Kabupaten Way Kanan senilai Rp2,5 Miliar yang dikerjakan CV.Abung Makmur, Pembangunan Jembatan Way Sekampung II Tahap-1 Kabupaten Pringsewu senilai Rp5 Miliar yang dikerjakan dikerjakan PT. Jais Maju Bersama, proyek Pelebaran Box Culvert di Jalan Strategis Pasar Tempel Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp 1 Miliar dikerjakan CV. Wira Bumi Perkasa.

Kemudian, pada Ruas Adijaya – Tulung Randu di Kabupaten Tulangbawang Barat. Pada tahun 2016 ruas jalan ini sedikitnya terdapat empat paket proyek dengan nilai besar. Yakni Pembangunan Jalan Ruas Adijaya – Tulung Randu (DAK Tambahan) [KSI-DAKT.16] senilai Rp7,5 Miliar yang dikerjakan PT. Jaya Indah Perkasa, Pembangunan Jalan Ruas Adijaya – Tulung Randu-1 (DAK) senilai Rp4,5 Miliar yang dikerjakan PT. Untung Lima Delapan, Pembangunan Jalan Ruas Adijaya – Tulung Randu-2 (DAK) senilai Rp4,5 Miliar yang dikerjakan PT. Bumi Kahfi Perkasa. Anehnya di jalan ini pada tahun 2016 juga terdapat proyek pemeliharaan jalan yakni Pemeliharaan berkala Jalan Ruas Adi Jaya – Tulung Randu (DAK) Rp1,4 Miliar yang dikerjakan CV 59 DJ. Kini kondisi proyek-proyek di ruas ini sebagian besar sudah rusak parah dan terindikasi pengerjaanya tidak sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pembangunan Jalan Ruas Kuripan – Sp. Kota Agung di Kabupaten Tanggamus senilai Rp 5 Miliar yang dikerjakan PT. Indoteknik Prima Solusi, dan proyek Pembangunan Jalan Ruas Putih Doh – Kuripan di Kabupaten Tanggamus senilai Rp3 Miliar yang dikerjakan PT. Segitiga Permai Perkasa.

Kuat dugaan pengerjaan proyek-proyek ini sarat penyimpangan. Seperti pada proyek Pembangunan Jalan Ruas Kasui – Air Ringkih (Batas Sumatera Selatan) di Kabupaten Way Kanan senilai Rp2,5 Miliar yang dikerjakan CV.Abung Makmur meski baru seumur jagung kini kondisi jalan tersebut sudah rusak cukup parah, batu bertaburan, dan terlihat penggunaan aspalnya tipis. Kemudian, proyek pelebaran Box Culvert di Jalan Strategis Pasar Tempel Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp 1 Miliar dikerjakan CV. Wira Bumi Perkasa, seharusnya menggunakan besi 16 inci ulir namun dari pantauan dalam proses pengerjaan proyek ini diketahui besi pada sayap jembatan diduga kuat 12 Inci, selain itu pada bagian talud proyek ini juga sudah mengalami keretakan. Kondisi hampir serupa juga ditemukan pada proyek Pembangunan Jembatan Way Sekampung II Tahap-1 Kabupaten Pringsewu senilai Rp5 Miliar yang dikerjakan dikerjakan PT. Jais Maju Bersama, kondisi jembatan ini sudah retak-retak serta terkesan pengerjaannya asal-asalan.

Indikasi penyimpangan juga terlihat dalam proyek pembangunan Jalan Ruas Kuripan – Sp. Kota Agung di Kabupaten Tanggamus senilai Rp 5 Miliar yang dikerjakan PT. Indoteknik Prima Solusi dan proyek Pembangunan Jalan Ruas Putih Doh – Kuripan di Kabupaten Tanggamus senilai Rp3 Miliar yang dikerjakan PT. Segitiga Permai Perkasa. Kondisi kedua proyek ini sudah rusak cukup parah, selain berlubang juga sudah terdapat bagian yang sudah hancur.

Kondisi lebih parah ditemukan pada proyek di ruas jalan Adijaya – Tulung Randu di Kabupaten Tulangbawang Barat. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung pada tahun 2016 diruas jalan ini menggelontorkan empat proyek sekaligus dengan nilai fantastis. Namun, kondisi jalan ini kini sudah banyak mengalami kerusakan cukup parah. Banyak bagian jalan yang sudah berlubang, retak-retak, dan ambrol. Bahkan pada proyek bagian rigit beton volumenya patut di pertanyakan. Padahal di ruas jalan ini selain terdapat tiga proyek pembangunan jalan yakni senilai Rp7,5 Miliar dikerjakan PT. Jaya Indah Perkasa, senilai Rp4,5 Miliar dikerjakan PT. Untung Lima Delapan, senilai Rp4,5 Miliar dikerjakan PT. Bumi Kahfi Perkasa, juga terdapat pemeliharaan berkala senilai Rp1,4 Miliar yang dikerjakan CV 59 DJ. (Tim/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *