Indikasi Gratifikasi BRI-Mandiri ke KPU-Bawaslu Menguat

Ketua pansus money politics DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (28/08/2018).

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pansus politik uang DPRD Provinsi Lampung menduga Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri melakukan gratifikasi. Pasalnya, kedua bank umum tersebut telah memberikan hadiah berupa mobil dan barang lainnya kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung selaku penyelenggara dan pengawas pemilu.

Ketua pansus politik uang DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menyebutkan ada indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh Bank BRI dan Bank Mandiri.

“Indikasinya karena mereka telah memberikan hadiah berupa satu unit mobil kijang inova dan avanza serta barang lainnya kepada penyelenggara serta pengawas pemilu. Terlebih pemberiannya ini tidak dilaporkan ke KPK dan tidak diberitahukan kepada pihak pemprov, ” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/08/2018).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap persoalan biasa. Karena menyangkut integritas serta profesionalisme selaku penyelenggara dan pengawas pemilu.

“Untuk itu, dalam rekomendasi pansus ini nantinya kita minta BPK RI untuk mengaudit hal-hal yang diperlukan, sepeti audit kinerja, jika perlu audit investigasi, ” ungkap anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung ini.

Selian itu, lanjut dia, pansus juga akan meminta kepada pihak penegak hukum lainnya seperti Kejati, Kepolisian, dan KPK untuk dapat menelusuri permasalahan tersebut.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPRD Lampung ini menyampaikan, dalam rapat dengar pendapat (rdp) terungkap bahwa adanya perpindahan aliran dana hibah KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung dari Bank Lampung ke bank umum.

Lalu terungkap juga adanya pemberian hadiah dari Bank BRI dan Bank Mandiri kepada KPU dan Bawaslu yang diindikasikan gratifikasi karena tidak pemberian tersebut tidak dilaporkan ke KPK serta tidak diberitahukan ke Pemerintah Provinsi Lampung selaku pemberi dana hibah.

“Jadi, oleh karena itu institusi penegak hukum harus menulsuri ini apakah masuk gratifikasi tindak pidana khusus atau bukan, ” tukasnya.

Sekretaris DPD PDIP Lampung ini optimis penyusunan rekomendasi hasil pansus dapat selesai pada awal September.

“Jadi kita usahakan penyusunan rekomendasi pansus ini cepat selesai, sekarang sedang pembahasan internal. Secepatnya awal September dan segera diparipurnakan, ” pungkasnya. (Ramona/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *