Bupati dan Kadis PUPR Lamsel Diciduk KPK Setiap Tahun Proyek Infrastruktur ‘Bobrok’

foto:viva

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dicokoknya Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel Anjar Asmara terkait fee proyek infrastruktur dari oknum rekanan, sejatinya tidaklah mengherankan. Sebab, hampir setiap tahun proyek milik Dinas PUPR Lamsel memang disinyalir sarat penyimpangan.

Sejak setahun lalu, Surat Kabar Harian Pilar sudah mengungkap masalah proyek Dinas PUPR Lamsel tahun 2016 dan 2017 yang menelan anggaran besar namun kualitasnya buruk. Kondisi itu disinyalir akibat pengerjaan oleh rekanan yang tidak sesuai ketentuan. Yang anehnya, proyek-proyek yang disinyalir bermasalah itu justru oleh Dinas PUPR Lamsel di loloskan dalam provionalhand over(PHO) maupun Fishing Handover (FHO).

Seperti pada 18 Oktober 2017, Harian Pilar meberitakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan yang diduga menjadi ‘lumbung’ proyek bermasalah. Pasalnya, beberapa proyek tahun 2016 dan 2017 bernilai miliaran namun kualitasnya buruk.

Proyek-proyek tahun 2016 yang kondisinya sudah rusak parah, berlubang bahkan terdapat bagian yang amblas diantaranya proyek peningkatan jalan sampai Hotmix Ruas Natar – Sidosari senilai Rp3 Miliar yang di kerjakan PT. Cahaya Andalas Murni. Proyek peningkatan jalan sampai hotmix ruas Muji Mulyo – Merak Batin senilai Rp4 Miliar yang dikerjakan PT. Talang Batu Berseri.

Kedua proyek ini kondisinya sudah rusak cukup parah. Seperti proyek peningkatan jalan sampai Hotmix Ruas Natar – Sidosari kini kondisinya sudah rusak sangat parah, banyak bagian jalan yang berlubang, dan terdapat bagian yang sudah hancur.

Kondisi tak jauh berbeda dengan proyek peningkatan jalan sampai hotmix ruas Muji Mulyo – Merak Batin yang juga sudah mengalami kerusakan dan berlubang.

Kondisi serupa juga terjadi proyek tahun 2017 diantaranya proyek Pengaspalan Ruas Jalan Simpang Tugu Raden Intan – Bumi Agung yang menelan anggaran Rp 4,7 Miliar, proyek yang dikerjakan oleh PT.Aya Pujian Pratama ini terlihat banyak kejanggalan. Terutama pada ketebalan hotmix dan sabesnya yang terlihat sangat tipis. Seharusnya ketebalan hotmix jalan ini berkisar pada 4 Cm hingga 6 Cm, namun pada kenyataannya dilapangan sangat tipis.

Anehnya kondisi itu terkesan di biarkan oleh dinas terkait dan oleh konsultan pengawas. Sebab rekanan terlihat bebas mengerjakan proyek itu tanpa ditegor meski terindikasi tidak sesuai ketentuan.

Tertangkapnya Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel Anjar Asmar atas dugaan menerima fee proyek sebesar 10 hingga 17 persen proyek infrastruktur seperti membuktikan dugaan permainan di proyek PUPR Lamsel.

“Diduga pemberian uang dari GR (Gilang Ramadhan) kepada ZH (Zainudin Hasan) terkait dengan fee proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan,” jelas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, seperti dilansir liputan6.com,Jumat (27/07/2018).

Dalam OTT ini, KPK menyita uang senilai Rp 599 juta. Dari tangan Agus BN, penyidik mengamankan uang tunai sebesar Rp 200 juta yang diduga akan diberikan kepada Zainudin. “Uang Rp 200 juta yang diamankan dari ABN diduga terkait bagian permintaan ZH (Zainudin Hasan) kepada AA (Anjar Asmara) sebesar Rp 400 juta,” kata Basaria.

Menurut dia, sebagian dari uang tersebut diduga merupakan pencairan uang muka dari empat proyek yang dimenangkan Gilang di Lampung Selatan yang totalnya mencapai Rp 2,8 miliar. Empat proyek tersebut dimenangkan oleh perusahan milik Gilang.

Empat proyek itu antara lain, pengadaan pembangunan Box Culvert Waysulan yang dimenangkan CV Langit Biru, rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangkan CV Langit Biru, peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9, dan proyek peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota yang dimenangkan CV Laut Merah.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Gilang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Zainudin, Agus Bhakti, dan Anjar Asmara disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *