Tak Kuorum, Sidang Pengesahan Raperda Lamteng Diskors Dua Kali

Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) banyak yang malas mengantor.

Harianpilar.com , Lampung Tengah – Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) banyak yang malas mengantor. Akibatnya, rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2017 dan pengesahan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Lampung Tengah diskors hingga dua kali, Senin (14/5/2018).

Juru Bicara Pansus LKPj Tahun 2017 selesai membacakan pandanganya, agenda sidang dilanjutkan pengesahan raperda. Namun, saat juru bicara Bapemperda akan membacakan pandangan umum terkait Raperda perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Pilkam dan Raperda Tentang Penataan Kampung yang akan disahkan, ruang rapat dihujani interupsi sejumlah fraksi.

Interupsi pertama disampaikan Muhammad Gofur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menjelaskan dalam tata tertib (Tatib), jika paripurna terkait pengesahan Raperda dan APBD tidak dihadiri 2/3 anggota dewan dari 50 anggota, maka sidang ditunda karena tidak kuorum.

“Kalau ketua DPRD Lampung Tengah Junaidi Sunardi menyampaikan bahwa anggota dewan yang hadir sebanyak 32 orang, saya lihat tidak sampai. Oleh karena itu, sidang harus diskor hingga anggota dewan yang memenuhi syarat,” katanya.

Kalau memaksakan untuk disampaikan jadi mohon maaf untuk agenda yang kedua belum kita lanjutkan. Ya bisa diparipurnakan hanya terkait LKPj saja,” trgas Gofur.

Sementara Mudasir dari Fraksi PKB mengatakan terkait pengesahan perda APBD maka anggota dewan yang hadir harus kuorum, minimal 34 orang.

Kalau tidak, sidang bisa ditunda sampai terpenuhi. “Kalau pembahasan dua Raperda anggota dewan enggak kuorum ya ditunda, kalau masih juga tidak kuorum skors lagi, kalau dua kali masih tetap tidak kuorum siding bisa dilaksnakan,” tegasnya.

Oleh karena itu terkait dua Raperda yang akan disahkan ini juga proses evaluasi gubernurnya juga memakan waktu.

Sementara Ketua DPRD Lampung Tengah Junaidi Sunardi awalnya hendak melakukan voting. Namun, usulan tersebut ditolak oleh para anggota dewan yang hadir. Maka ia melakukan sidang terkait rapat paripurna dua raperda sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Hingga pukul 13.30 WIB Ketua Dewan Junaidi sudah menskors sidang sebanyak dua kali. (Mar/Lis)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *