Plt Direktur RSUD Menggala Tak Gubris Soal Pungli

Harianpilar.com , Tulangbawang – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Menggala dr. Anse Diana Valentine M, sp.OG (K). TR, bersikap apatis (masa bodoh) terhadap keluhan keluarga pasien yang kecewa atas pelayanan, dan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di rumah sakit yang dipimpinnya, Senin (14/ 5/2018).

Dimana, dr. Anse Diana Valentine M, s p.OG (K). TR yang kini belum definitif menjabat sebagai Direktur RSUD Menggala itu, ditengarai enggan menyikapi keluhan keluarga pasien terkait perihal dimaksud. “Maaf pak, mohon hubungi ke blog spot RSUD Menggala. Ada no telepon yang bisa dihubungi, selamat sore,” ujarnya dr. Anse Diana Valentine M, sp.OG (K). TR pada wartawan via Short Massage Service (SMS) seluler 081318236xxx

Lantaran penasaran dengan format isi SMS Plt. Direktur RSUD Menggala yang sedang tidak berada dikantornya ini, awak media pun berupaya menghubungi langsung no telepon seluler tersebut. Mirisnya meski dalam keadaan tersambung (aktif), Plt Direktur RSUD Menggala dr. Anse Diana Valentine M, sp.OG (K). TR itu tidak mau menerimanya, bahkan parahnya lagi ia malahan merijecks sambungan telepon dimaksud.

Terpisah, Kepala Bidang Rekam Medik RSUD Menggala dr Ellys Meritusi, Sp. PA belum bisa memberikan keterangan mengenai informasi keluhan keluarga pasien yang kecewa atas pelayanan, dan pembengkakan biaya jasa atau tenaga medis di RSUD Menggala ini. Ia beralasan sedang mengikuti bimbingan teknis di Provinsi Lampung. “Maaf, saya belum bisa memberikan keterangan. Saya sekarang lagi ikut Bimtek di Provinsi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, banyak keluarga pasien mengeluhkan ketidak puasan atas pelayanan yang diberikan, serta membengkaknya biaya jasa tenaga medis atau tindakan medis yang harus dikeluarkan.

Dengan ketidak pastian kehadiran dari dokter spesialis di RSUD Menggala, membuat para pasien dan keluarga pasien kecewa, karena tidak mendapatkan tidakan atau pemeriksaan dari dokter yang diharpkan, walaupun saat itu adalah jadwal masuk atau visit dokter spesialis tersebut.

Bukan hanya itu, besaran tarif jasa yang harus dibayarkan oleh pasienpun disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Perasaan kecewa terlihat jelas dari raut wajah Musa (57) warga Natar Lampung Selatan, yang merupakan anak dari pasien Nurbaiti (96) yang dirawat di Ruang VIP.

Musa menjelaskan, bahwa Ibunya masuk RSUD Menggala pada Sabtu (28/3), sekitar pukul 18:45 WIB, karena menggunakan kartu KIS, dari ruang IGD langsung dibawa ke ruang rawat inap kelas 3, tapi anak Musa memindahkan ke ruang VIP dengan konsekwensi pasien menjadi pasien umum.

“Saya memindahkan sang ibunya Nurbaiti dari kelas 3 ke ruang VIP dengan harapan ibunya mendapatkan pelayanan yang perima dari RS ini, tetapi sudah beberapa hari dirawat, dokter spesialis belum juga memeriksanya. Selama dirawat hanya dokter umum saja yang saya lihat mendatangi ruangan untuk memeriksa ibu samapai ibu pulang dari RS,” keluhnya.

Karena tidak ada kepastian kapan dokter spesialis tersebut visit, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari RS Menggala untuk dirawat di RS lainnya. Setelah mengajukan pulang dengan perawat dan dokter jaga diruangan pada sore hari, keesokan harinya tepatnya pada Selasa (1/4) sekitar pukul 14:20 diizinkan pulang. “Ketika petugas menyodorkan rincian tagihan pembayaran, kami kaget karena ada tagihan biaya konsultasi dokter spesialis penyakit dalam sebanyak empat kali dengan tarif Rp60 ribu/sekali konsul, sedangkan kami tidak pernah konsul dengan dokter spesialis tersebut, ketika ditanya siapa yang konsul kepada perawat, perawat tersebut menjawab dengan ketus, yang konsul kedokter sepesialis itu, dokter umum yang melakukan konsul via hendpone,” ucap dia menirukan ucapan sang perawat.

Menurutnya kalau namanya konsultasi berartikan pasien atau keluarga yang bertanya kepada dokter, bukan dokter umum dengan dokter spesialis via henpone untuk memberitahu kondisi pasin dan menayakan obat apa yang harus diberikan kepada pasien. “Kami kan gak tahu kapan dan berapa kali dokter umum berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam Dedi melalui telepon. Yang kami butuhkan bukan konsul, tapi tindakan atau visitnya dokter spesilis untuk memeriksa langsung kondisi pasien,” ujar Musa dengan nada kecewa.

Musa menjelaskan rincian tagihan selama ibunya dirawat di RSUD Menggala, untuk di rungan IGD jasa pemeriksan dokter Rp11 ribu, IVFA Rp14 ribu, konsul Dokter Spesialis penyakit dalam yang menagani Rp21 ribu, O2 Rp18 ribu, EKG Rp43.750 ribu, untuk biaya selama diruang VIP sebesar Rp2.016.000 dengan rincian sebagai berikut, akomodasi Rp184 ribu/hari selama 4 hari, visit dokter diruangan Rp40 ribu/hari selama 4 hari, Askep diruangan Rp91 ribu/hari selama 4 hari, konsul dokter jaga 1 kali Rp60 ribu, konsul dokter sepesialis Rp 60 ribu/satu kali sebanyak emapat kali, pasang infus 1 kali Rp35 ribu, pemakian O2 selama 66 jam Rp6000/jam, RO Thorox Rp65 ribu.

Didalam rincian tagiah tersebut sudah jelas bahwa pasien dirawat diruang VIP selama 4 hari, menurut hitungan saya orang awam dari tanggal 28-29 itu disebut satuhari 29-30 itu dua hari 30-1 itu disebut tiga hari karena yang namanya satu hari itu 1×24 jam.

“Jadi ibu saya itu baru dirawat 3 hari bukan 4 hari seperti yang tertera dalam rincian pembayaran yang diberikan. Yang saya tanyakan apakah besaran biaya yang terinci seuai dengan peraturan yang ada, dan apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)? karena hak kami sebagai konsumen mendapatkan keterangan dan penjelasan secara benar dan jelas dari pihak RSUD Menggala,” ucapnya.

Bisa kalian bayangkan begitu banyak pasien yang di rawat di RSUD Menggala yang dirugikan apabila rincian biaya yang mereka kenakan kepada para pasien tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Saya berharap kepada Pemerintah Daerah setempat agar menindak tegas oknum-oknum nakal yang dapat merusak citra RSUD yang menjadi kebanggaan Masyarakat Tulangbawang,” harapnya.

Besaran rincian biaya tagihan yang dibebankan kepada pasien RSUD Menggala tersebut disinyalir ada pembengkakan tarif biaya pada rincian tagihan tersebut, berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tulangbawang No 2 tahun 2009, tentang ritribusi pelayana kesehatan RSUD Menggala menyebutkan besaran tarif jasa medis serta ruang perawatan sesuai dengan kelas ruangan dan jenis tindakan yang dilakukan di RS.

Dalam lampiran Perda tersebut dijelaskan tarif EKG diruangan IGD merupakan tindakan sederhana yang besaran tarifnya hanya Rp14 ribu, bukan jenis tindakan kecil 1 yang tarifnya Rp43.750 ribu.

Begitu juga dengan besaran tarif di ruang rawat inap kelas VIP, untuk tarif visit dokter umum tarifnya sebesar RP 31 ribu/sekali dengan rincian sebagai berikut jasa sarana Rp12.400, jasa pelayanan Rp16.600, tapi besaran tarif tagihan yang mereka berikan pada pasien sebesar Rp40.000, begitu juga dengan tarif asuhan keperawatan sebesar Rp75.000, sedangkan besaran tarif yang dibebani pada pasien sebesar Rp91.000. Untuk tarif jasa konsultasi dokter sepsialis dengan dokter umum tidak tertera dalam lampiran tersebut. Yang ada hanyalah besaran tarif biaya konsu antar dokter spesialis Rp60.000, tarif  konsul dokterr spesialis Rp60.000.

Dokter dan perawat jaga yang berada ditempat ketika dimintai keterangan terkait biaya konsultasi dokter spesialis yang harus dibayar tersebut mengatakan, bahwa biaya itu adalah biaya kunsultasi via telephone antara dokter umum dengan dokter spesialis, sedangkan tarif biaya visit dokerr sepesialis sendiri Rp80 ribu/hari. ”Semua rincian biaya tersebut sudah sesuai aturan dari RSUD ini,” ujar perawat jaga yang bertugas sa’at dikonfirmasi diruang jaga perawat VIP RSUD Menggala belum lama ini (1/5).

Tindakan oknum pihak RSUD Menggala tersebut diduga bukan hanya telah melanggar Perda No 2 tahun 2009 saja, akan tetapi diduga telah melanggar Undang – undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 No.1999 pasal 4, dari sisi klien, ukuran setandar pelayanan kesehatan cukup jelas, yakni mengacu pada pemenuhan hak-hak pasien, atau hak-hak klien kesehatan reproduksi, ataupun hak-hak konsumen.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen RS adalah salah satu institusi pemberian pelayanan dibidang kesehatan, hubungan yang jelas adalah pelayanan jasa kesehatan. Kesehatan adalah hak azazi manusia, maka manusia sebagai konsumen rumah sakit berhak sesuai dengan pasal 5 Undang -undang Perlindungan Konsumen, seperti hak atas informasi yang jelas benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainya. (Merizal/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *