Diserang Berbagai Tudingan Direktur Rakata Bungkam

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pasca merilis hasil survei pilgub, Kamis (12/4/2018) lalu, Lembaga Survei Rakata Institute diserang berbagai tudingan. Mulai dari tudingan melanggar ketebukaan informasi publik, belum terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga mengancam kemerdekaan pers. Namun, Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto dikonfirmasi berbagai hal itu justru bungkam.

Rakata Institute dituding telah melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasalnya, lembaga survei tersebut terkesan tendesius dan membatasi media untuk hadir dalam penyampaian hasil survei.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Dery Hendryan mendesak lembaga survei  Rakata Institute untuk menjelaskan ke publik terkait metode sampling, sumber dana hingga pembatasan media untuk menghadiri penyampaian hasil survei calon kepala daerah.

“Jika ada pembatasan undangan untuk kehadiran tujuh media saja, itu menjadi tidak relevan dan terkesan mendiskriminasikan Keterbukaan Informasi Publik, ” ujarnya.

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 menyebutkan setiap orang berhak melihat, mengetahui, dan menyebarluaskan informasi publik serta menghadiri pertemuan publik tersebut.

“Artinya, akses publik baik perorangan maupun kelompok ataupun badan hukum termaksud pengguna informasi berhak mengakses atau berada di tempat itu. Ketika media sudah hadir di sana, dia (media, red) perlu mengetahui melalui penjelasan dari Rakata Institute dengan menjelaskan semua aktifitas yang sedang dipublikasikan termasuk sumber dananya sendiri,” paparnya.

Lanjutnya, dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU, hal itu sudah diatur, setiap lembaga survei yang terdaftar dan terakreditasi dalam aktifitas kepemiluan oleh KPU pusat atau daerah dalam konteks pilkada, harus mematuhi UU Nomor 14 Tahun 2008.

“Semua harus dilaporkan dan dipublikasikan agar penyebarluasan informasi yang diproduksi itu tidak keluar dari konteks dan konten yang dipublikasikan,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Iskandar Zulkarnain, pihaknya menyesalkan pembatasan liputan publikasi hasil survey Rakata itu. Tindakan itu bisa menyebabkan lembaga survei tersebut dipidana dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Hal itu sangat berkaitan dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 dan 3, Pasal 6 ayat 4 maka seseorang dikenai Pasal 18 ayat 1.

“Dalam Pasal 4 ayat 2 ditegaskan pers nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran, lalu ayat 3 disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi,” tegas Iskandar.

Kedua ayat dalam Pasal 4 itu dipertegas pula Pasal 6 ayat 4 tentang peranan pers menyebut bahwa pers nasional melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Dengan dua pasal itu, maka dapat dikatakan lembaga atau seseorang sudah melanggar UU Pers. Dalam UU itu ditegaskan pada Pasal 18 ayat 1 bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelarangan pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 dalam UU Pers, maka ia dipidana paling lama dua tahun atau didenda Rp500 juta,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Rakata Institute, Eko Kuswanto, hingga berita ini diturunkan belum juga menanggapi konfirmasi dari wartawan. Berulang kali di konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak dijawab meski di baca. (Ramona/Maryadi)

Header Banner Advertisement
Bagikan berita ini:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *